Wabup Banyuwangi jawab 'keraguan' dewan soal target RPJMD

Merdeka.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, menjawab pandangan umum dewan dengan capaian target, Selasa (7/6). Dalam sidang Paripurna, DPRD menilai penurunan angka kemiskinan di Banyuwangi yang hanya 1,8 persen itu kurang maksimal.

Hal ini sempat disampaikan Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya atas pengajuan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 hingga 2021 oleh Bupati Abdullah Azwar Anas pekan lalu. ‎

Sementara pada paripurna hari ini (7/6), hadir Wakil Bupati Yusuf Widiatmoko mewakili eksekutif. Agenda rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Yusieni, ini untuk menjawab pandangan umum fraksi-fraksi terkait RPJMD 2016/2021.

Yusuf menjelaskan, angka 1,8 persen merupakan proyeksi minimal berdasarkan capaian-capaian Kabupaten Banyuwangi terhadap tingkat kemiskinan.

Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga memaparkan, pihaknya memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tahun 2017 mendatang, bisa mencapai Rp 445,93 triliun.

Kemudian di Tahun 2018, naik menjadi Rp 490,53 triliun. Tahun 2019 naik Rp 539,58 triliun dan di 2020, menarget Rp 593,54 triliun. "Sementara pendapatan daerah di Tahun 2017, mencapai Rp 3,36 triliun. Di Tahun 2018, Rp 3,69 triliun. Tahun 2019, Rp 4,06 triliun dan Rp 4,47 triliun di Tahun 2020," terang Yusuf.

Pada kesempatan sama, Yusuf juga menanggapi pandangan umum Fraksi Hanura-NasDem, yang mengusulkan agar pendidikan moral dan budi pekerti diterapkan di setiap disiplin ilmu.

"Kami menyetujui usulan tersebut. Hal ini urgent, sebagai antisipasi menjawab dinamika yang terus berkembang. Ini juga seiring dengan tantangan pendidikan yang semakin meningkat. Hal ini sekaligus untuk mewujudkan visi pendidikan yang bermoral dan berakhlak mulia yang terus diterapkan oleh Banyuwangi," papar Yusuf.

Selain itu, lanjut dia, guru di bidang seni juga ditambah. "Pemkab tidak hanya akan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Seni dan Budaya. Tapi juga ikut mendorong perguruan tinggi di Banyuwangi untuk membuka dan mengembangkan seni dan budaya lokal agar menjadi program khusus."
‎
Kembali Yusuf memaparkan, dalam kurun lima tahun mendatang, eksekutif juga akan membangun embung dan waduk, yang bertujuan mendukung ketersediaan air bagi petani.

"Pemerintah akan melakukan rehabilitasi dan pembangunan embung dan bendung di 18 lokasi kawasan rawan air. Di antaranya embung Kalipuro I, yang berkapasitas tampung Rp 480.000 meter kubik dengan sasaran luas irigasi 198 hektare, dan embung Kajar Songgon yang berkapasitas 240.000 meter kubik dengan sasaran irigasi 145 hektare," ujarnya.

Sementara terkait pandaangan umum dari Fraksi Golkar-PAN, ‎yang menyatakan perlunya ditampilkan data terpilah penduduk berdasarkan jenis kelamin, juga dijawab Yusuf.

Dia menjelaskan, seluruh terpilah gender, secara rutin telah dipublikasi Subdirektorat Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indeks pembangunan gender dalam skala kabupaten.

"Mengingat keterbatasan kewenangan dan SDM, seluruh data yang kami sajikan berpedoman pada apa yang tertuang dalam publikasi tersebut," katanya.

Kemudian untuk Fraksi PDIP, yang berharap RPJMD Banyuwangi bisa sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari desa, disepakati oleh eksekutif.

‎"Pemenuhan alokasi dana desa dan pembangunan perdesaan merupakan prioritas dalam kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan," ujarnya.

"Berbagai upaya pun telah kami lakukan secara simultan, seperti penyiapan SDM aparat desa, peningkatan infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Peluncuran Smart Kampung juga sebagai wujud komitmen kami untuk menggerakkan wilayah pedesaan," kata Yusuf menegaskan.