2017, seluruh desa di Banyuwangi ditargetkan sudah Smart Kampung

Merdeka.com, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerahnya, khususnya di tingkat desa/kelurahan. Bupati Anas meminta agar aparat desa terus meningkatkan pelayanan publik dan bisa menyelesaikan masalah sosial di wilayah desanya.

Untuk itu, Anas mengundang pengurus Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) di ruang kerjanya membahas masalah tersebut untuk persiapan program desa tahun 2017, Jumat (2/12). Setidaknya terdapat tiga poin yang disampaikan Anas agar pelayanan di tingkat desa maksimal. Pertama, pemimpin desa harus serius memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik di daerahnya masing-masing.

"Saya melihat ada beberapa desa yang kualitas pelayanannya kurang maksimal. Desa-desa yang pelayanannya masih kurang, bisa langsung meng-copy pionir Smart Kampung yang sudah jalan. Sehingga di 2017 nanti, seluruh desa sudah bisa menerapkannya. Jangan sekedar mengubah performa kantor, namun yang penting kualitas pelayanannya. Minimal seperti Smart Kampung Desa Taman Sari dan Kampunganyar. Saya pikir, Askab perlu duduk bersama dan mencari solusi untuk masalah ini,” pinta Bupati Anas.

Anas menyarankan agar masalah ini dibahas pengurus Askab per zona wilayah untuk membahas kemajuan bersama. “Kalau dikumpulkan bareng-bareng pasti susah untuk membahasnya karena terlalu banyak. Namun kalau perzona misal perkecamatan, pembahasan pasti akan lebih detail dan masalah cepat terurai,” ujar Anas.

Untuk memastikan bahwa pelayanan publik di desa benar-benar dilakukan dengan baik, bupati juga mengimbau agar Askab secara rutin turun ke bawah untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan.

“Ini bentuk supervisi memastikan kondisi di desa. Sehingga apa yang dianggarkan dalam APBDes mencerminkan apa harus dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Bupati Anas.

Poin kedua adalah warga miskin di desa harus dilayani dengan baik. “Tidak boleh ada lagi warga miskin yang bermasalah, semua harus dilayani. Jangan sampai ada warga yang kurang mampu masih kesulitan berobat, mereka ini harus dibantu,” tegasnya.

Termasuk di dalamnya pengurusan Surat Pernyataan Miskin (SPM) online. Apalagi, imbuh Anas, pemkab telah menggelar pelatihan pembuatan SPM online bagi seluruh operator desa. “Jadi pelayanan publik harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit urusan rakyat,” ujar Anas.

Masalah sosial lain yang harus diselesaikan adalah anak putus sekolah dan rumah tidak layak warga. Termasuk pula mencari solusi untuk mengantisipasi pengangguran usia produktif.  “Mungkin melalui kegiatan pemberdayaan dan pelatihan bagi pemuda desa atau semacamnya,” ujar Bupati.

Selanjutnya, Anas juga meminta kepala desa untuk aktif memberantas penyakit sosial masyarakat. Mulai dari menekan peredaran minuman keras hingga pencegahan penyebaran HIV/AIDS.

“Kades harus ajeg turun lapangan, lihat kondisi desa. Ingatkan warga dan anak muda bila mulai ada indikasi mengarah ke sana,” ujar Anas.  

Ketua Askab Agus Tarmidi yang hadir dalam acara tersebut menyatakan akan menindaklanjuti arahan dari Bupati Anas. “Termasuk one stop service pelayanan di tingkat desa akan kami dorong desa-desa lain untuk segera berbenah. Apalagi pemkab telah mengalokasikan Alokasi Dana Desa ke setiap desa terus meningkat tiap tahunnya,” ujar Agus.

Pada tahun ini, sebanyak 189 desa di Kabupaten Banyuwangi menerima Dana Desa dari pemerintah pusat sebesar 134,467 miliar dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Banyuwangi sebesar Rp 93,018 miliar. Sehingga total dana yang mengalir ke desa secara langsung mencapai Rp 227,48 miliar. Tiap desa, rata-rata menerima dana antara Rp 950 juta hingga Rp 1,6 miliar.