APBD 2017 disahkan, pembangunan desa jadi fokus utama

Merdeka.com, Banyuwangi - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi tahun 2017 akhirnya sudah disahkan dalam sidang Paripurna di DPRD Banyuwangi, Jumat (25/11). Rincian anggaran tahun depan difokuskan untuk pembangunan pedesaan. Pengesahan APBD 2017 dilakukan sesuai peraturan dari pemerintah pusat yang harus dituntaskan pada November ini.

Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara, mengatakan penyusunan rincian APBD 2017 sudah mulai dikerjakan mulai 14 November lalu untuk penyampaian nota keuangan. Kemudian pembahasan tim Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah yang dilakukan dalam waktu cukup singkat, mulai 22 sampai 24 November 2016.

"Syukur Alhamdulillah, berkat kerja keras kita semua, Badan Anggaran akhirnya bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Tepat 25 November 2016, APBD 2017 berhasil kita sahkan. Mudah-mudahan apa yang kita rancang bisa kita jalankan," kata I Made Cahyana.

Dalam Komposisi APBD 2017, telah terinci belanja daerah sebesar Rp 2,943 triliun dan pendapatan daerah Rp 2,762 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD Banyuwangi sendiri, direncanakan sebesar Rp 386,617 miliar, dana perimbangan Rp 1,960 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 413,750 miliar. Sementara itu, untuk komposisi pembiayaan daerah sebesar Rp 181 miliar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2016.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mengatakan pengesahan APBD 2017 ini sesuai target dan imbauan dari pemerintah pusat, bahwa November harus disahkan.

Sementara untuk rincian APBD 2017, kata Anas, difokuskan untuk peningkatan program pedesaan. Mulai infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan hingga kesehatan.

"Jalan-jalan desa yang rusak akan kita bangun meskipun tidak semuanya. Karena anggaran juga bertahap, kita mendahulukan program-program yang merupakan permintaan langsung dari rakyat," ujarnya.

Selain itu, juga ada rincian anggaran untuk program rutin seperti pengembangan pariwisata Banyuwangi. Kualitas Pariwisata, kata Anas, akan terus ditingkatkan seperti pemeliharaan jalan menuju destinasi wisata.

"Sebenarnya kita ingin merevitalisasi pasar, karena itu yang terlihat di depan mata kita. Tetapi karena mereka masih belum sepakat, makanya pembangunan ini terpaksa kami tunda. Dan kami alihkan untuk perbaikan jalan-jalan rusak di desa," kata Anas.

Sebelum mengesahkan APBD 2017, sidang paripurna dewan ini diawali dengan acara penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuwangi atas diajukannya dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD. Antara lain Raperda Pelestarian Budaya dan Adat Banyuwangi serta Raperda Wajib Belajar Madrasah Diniyah.