Banyuwangi jadi role model Kementerian PPN/Bappenas tangani kemiskinan

Merdeka.com, Banyuwangi - Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPN/Bappenas) memilih Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai lokus Focus Group Discussion (FGD) tentang kajian inovasi dan alternatif pendanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan.

Menurut Wakil Bupati Yusuf Widiatmoko, penurunan jumlah kemiskinan yang signifikan di Banyuwangi menjadi perhatian khusus Kementerian PPN/Bappenas. Sehingga menjadikan kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini sebagai tempat FGD.

FGD yang digelar pada Selasa lalu (30/8) di Banyuwangi itu, dihadiri perwakilan dari Bank Jatim sebagai sumber pendanaan lain dan sejumlah perwakilan dari Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) terkait penanggulangan kemiskinan.

Perwakilan SKPD yang hadir antara lain Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Pertambangan serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. “Pemkab Banyuwangi memiliki komitmen kuat dalam pengentasan kemiskinan. Program yang kita laksanakan, semuanya bersinergi antar SKPD. Dengan demikian hasil yang didapat akan lebih maksimal ketimbang dikerjakan secara sektotal,” kata Yusuf, Kamis (1/9).

Upaya-upaya tersebut, salah satunya dilakukan melalui sektor pendidikan seperti Program Siswa Asuh Sebaya (SAS), Program Beasiswa Banyuwangi Cerdas, dan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara. “Semua itu dilakukan untuk memutus rantai kemiskinan yang berkelanjutan,” katanya.

Selain itu, ada sektor-sektor lain yang dilakukan. Seperti misalnya di sektor ekonomi, Pemkab Banyuwangi melarang pendirian toko modern di tengah kota. Banyuwangi juga telah memiliki digital market banyuwangi-mall.com.  

Sementara terkait peningkatan kualitas warga pedesaan, Banyuwangi juga memiliki terobosan baru yaitu Program Smart Kampung dan Unit Gawat Darurat (UGD) Kemiskinan. “Smart Kampung adalah program layanan publik yang digagas Pemkab Banyuwangi untuk mendorong desa cerdas berbasis IT (informasi dan teknologi). Pelayanan publik seperti SPM (surat pernyataan miskin), surat keterangan lahir-mati, pindah dan datang, akte kelahiran, serta pengurusan kartu keluarga cukup sampai di tingkat desa atau kelurahan,” ujar Yusuf.

Program Smart Kampung, juga menjadikan balai desa sebagai pusat aktivitas masyarakat yang dilengkapi WiFi. Di tiap desa, juga terdapat penunjang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanganan Kemiskinan yang sinkron dengan Kantor UGD Kemiskinan di kecamatan dan kantor kabupaten. UPT ini bertugas menyisir permasalahan warga di tingkat lokal agar segera tertangani.

Setiap laporan terkait kemiskinan akan langsung direspon Pemkab Banyuwangi dalam tempo empat jam dengan mengintegrasikan sejumlah dinas terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagai Sekretariat UGD.

“Dalam upaya penurunan angka kemiskinan ini, Banyuwangi tidak hanya mengandalkan APBD. Tapi juga dari APBN serta CSR dan public service partnership dengan pihak swasta,” kata Yusuf.

Progres dari semua program yang digagas Pemkab Banyuwangi, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pertengahan 2010, tingkat kemiskinan 20,09 persen dan turun signifikan menjadi 9,29 persen di tahun 2015.

Sementara Kasubdit Pemetaan Penduduk Miskin Bappenas, Agus Manshur mengaku, sukses Banyuwangi mengatasi masalah kemiskinan ini layak menjadi model percontohan bagi daerah lain.

“Kami ingin mereplikasi praktik-praktik terbaik yang dilakukan daerah. Kami lihat Banyuwangi ini advaced dalam inovasi. Untuk itu, kami ingin menggali dan belajar secara langsung tentang inovasi terkait penanggulan kemiskinan,” kata Agus waktu itu.

Menurutnya, langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang telah didapatkan dari Banyuwangi, akan dijadikannya bahan penyempurna strategi pengembangan berkelanjutan yang bisa ditularkan ke daerah lain.

“Saya kira banyak daerah lain yang memiliki karakter hampir sama dengan Banyuwangi, hanya saja inovasinya belum tergali. Nah mungkin strategi Banyuwangi ini bisa diadopsi dan dilakukan untuk pengentasan kemiskinan di daerah tersebut,” tandas Agus.