Bupati Anas ajak masyarakat jaga kerukunan antar umat beragama

Merdeka.com, Banyuwangi - Kemajuan pesat Kabupaten Banyuwangi tak lepas dari adanya kerukunan antar umat beragama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam kegiatan umat Budha, Danamaya Punnakari Yayattu dalam rangka perayaan Asadha 2560 Tahun Budhis di Pantai Grajagan, Purwoharjo, Minggu (30/10).

"Banyuwangi bisa maju seperti saat ini, berkat bapak ibu semua dalam menjaga kerukunan antar umat beragama," kata Bupati Anas.

"Tidak mungkin investor datang ke Banyuwangi dan membuka berbagai lapangan pekerjaan bagi rakyat, jika kondisi Banyuwangi tidak aman," lanjutnya.

Karena itu, di hadapan ratusan umat Budha dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyuwangi yang dipimpin langsung oleh Ketua FKUB KH. M. Yamin itu, Bupati Anas mengharap umat beragama di Banyuwangi terus meningkatkan kerukunan tanpa terpengaruh berbagai provokasi SARA.

"Kini di media sosial sedang marak provokasi SARA, yang ingin membenturkan antar umat beragama. Maka, hal tersebut jangan sampai terjadi di daerah kita ini," pesannya.

Tidak hanya itu, bagi Anas, kerukunan antar umat beragama juga menjadi pilar penting dalam menjaga NKRI. "Yang paling mudah untuk mengadu sesama anak bangsa adalah dengan provokasi agama. Maka dari itu, penting untuk menjaga kerukunan ini, karena merupakan pilar penting dalam menjaga NKRI," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anas juga mengajak umat Budha dan segenap elemen masyarakat lainnya, untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program-program Pemkab Banyuwangi. Baik program yang berada di tingkat kabupaten maupun yang berada ditingkat desa.

Misalnya dalam program Banyuwangi Children Center dan Penanganan UGD Kemiskinan, Anas mengajak para pendeta dan pemuka agama lainnya, untuk ikut mensosialisasikannya kepada umat dalam berbagai kesempatan.

"Melalui itu, Bapak Ini bisa turut serta melaporkan jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Atau ada anak terlantar, orang sakit atau rumah tidak layak huni kepada call center atau bisa langsung ke kepala desa," terangnya.