Bupati Anas akan tambah Rp 10 miliar untuk desa

Merdeka.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi tetap memperhatikan nasib rakyat miskin di pedesaan dengan menambah alokasi dana desa (ADD) senilai Rp 10 miliar. Harapannya, di Tanah Blambangan ini sudah tidak ada lagi laporan orang miskin tak terurus.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini dana ADD induk di Banyuwangi sekitar Rp 83 miliar untuk dibagi ke 189 desa. ‎"Nah ini akan kita tambah lagi Rp 10 miliar untuk semua desa. Kita sedang upayakan mencari dana tambahan itu. Jadi meski kita devisit anggaran, kita masih mengupayakan," terang Bupati Anas, Jumat (12/8).

Devisit anggaran karena ada pemotongan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat. "Ini semua daerah mengalaminya, bukan hanya Banyuwangi saja," ujarnya.

Meski mengalami devisit, pihaknya bisa ‎menutupnya dengan sisa SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang terkait sisa pelelangan proyek. "Tetapi SILPA yang lain tidak bisa kita geser untuk itu (menutup devisit anggaran). Karena memang alamatnya sudah jelas," katanya.

Dalam kondisi seperti ini, pihaknya sudah menyampaikan pada Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi Agus Turmudi. "Saya menyesalkan ini dan agar bisa memahami itu. Tetapi kami akan mencarikan, sampai saat ini kita usahakan ada tambahan Rp 10 miliar untuk ADD ke seluruh desa," ucapnya.

Anas berharap, desa memahami kondisi Pemkab Banyuwangi terkait tambahan ADD ini. "‎Yang kami  sampaikan, harapan kami Askab memahami ini. ‎Kecuali kemarin, ini kita bongkar APBD induknya, seperti di PU segala," ujarnya.

"Tapi ini kan jalan-jalan desa sudah dianggarkan. Diproses sebagian, proses yang berjalan nanti justru malah berantakan, karena alamatnya ke desa. Belum lagi LPJU-LPJU (lampu penerangan jalan umum) yang juga alamatnya ke desa, juga banyak anggarannya APBD," sambungnya.

Pihak Pemkab Banyuwangi sendiri mengaku enggan membongkar dana LPJU. "Ya ‎sebenarnya kantong kiri kantong kanan sih. Bisa juga sih LPJU ini saya gagalin semua, saya geser ke dana desa. Padahal LPJU ini di desa bukan di kota," tandasnya.

Dengan tambahan dana ADD Rp 10 miliar, Anas berharap di Banyuwangi tidak ada lagi laporan, orang miskin tidak bisa menyekolahkan anaknya, orang miskin sakit tak terurus hingga ada rumah tidak layak huni di desa-desa. "Sebab, di desa sudah ada anggaran untuk semua itu. Jika masih terjadi (ada orang miskin tak terurus) ‎berarti ada mis. Makanya, saya minta Askab dan kepala desa turun untuk menyisir, mengecek lagi masalah-masalah yang muncul," tandasnya.