Bupati Anas andalkan skema 2-3-4 untuk bangun Banyuwangi

Merdeka.com, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas menarget pertumbuhan ekonomi daerahnya mencapai 7,48 persen di periode ke dua masa kepemimpinannya. Untuk memenuhi angka itu, orang nomor satu di Tanah Blambangan inipun menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 hingga 2021.

Agar target terpenuhi, Anas memasang formasi 2-3-4 sebagai skema penguatan fondasi sembilan fokus prioritas yang menjadi strategi pembangunan di Banyuwangi lima tahun mendatang.

Pertama adalah dua prioritas peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan. Di dua bidang ini, pembangunan diarahkan untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas, bukan sekadar peningkatan aksesibilitas layanan saja.

"Targetnya, dalam lima tahun ke depan, seluruh layanan pendidikan dan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta, seluruhnya harus terakreditasi. Ini untuk menjamin kualitas layanan, kualitas sarana prasarana dan SDM yang kompeten sehingga indeks kepuasan layanan dapat ditingkatkan," terang Anas, Jumat (3/6).

Skema kedua memprioritaskan tiga sektor, yaitu pertanian, pariwisata dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Untuk pertanian, Anas memprioritaskan pembangunan pada penambahan infrastruktur jaringan irigasi dan waduk.

"Ini untuk mendukung sistem penyediaan air antar wilayah. Alih fungsi lahan juga menjadi perhatian khusus melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang dan rehabilitasi lahan," katanya.

Menurut dia, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012 hingga 2032, yang secara detail mengatur tentang pembagian zonasi wilayah, harus dipedomani semua pihak.

"Kami juga mendorong pertanian organik ramah lingkungan serta peningkatan peran penyuluh untuk peningkatan produksi dan produktifvitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan," ucapnya. ‎

Untuk mendorong perekonomian, pemerintah daerah juga akan menggenjot bidang pariwisata yang menjadi generator bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan investasi di Banyuwangi.

"Sektor UMKM merupakan 'sabuk pengaman' yang mampu menjadi pilar pengentasan kemiskinan dan pengurangan. Ekonomi kreatif, ke depan diharapkan mampu mengintegrasikan pertanian, pariwisata dan UMKM. Ini akan menguatkan kualitas dan pemasaran produk untuk mendorong daya saing ekonomi," ujarnya.

Bupati lulusan Harvard School of Government ini juga menyebut, program ‎pengentasan kemiskinan menjadi penting. Untuk itu, pihaknya akan terus mengupayakan melalui private partnership agar mampu memperluas jangkauan penurunan angka kemiskinan di masyarakat.

"Program-program pemberdayaan warga miskin menjadi prioritas. Program ini akan terus ditingkatkan melalui bantuan modal kerja dan pelatihan-pelatihan. Kami juga mengoptimalkan UGD Kemiskinan untuk menjaring masyarakat miskin agar segera mendapatkan penanganan," katanya.

Mantan anggota DPR/MPR ini juga menegaskan, pada Raperda RPJMD, peningkatan SDM kaum perempuan dan pemuda juga menjadi perhatian utama pembangunan. Karena hal ini tidak lepas dari jumlah penduduk perempuan yang mendominasi Banyuwangi. Sementara kaum muda, menjadi motor penggerak potensial dalam pembangunan daerah.

"Salah satunya kami mewajibkan dana desa sebesar 10 persen untuk dialokasikan bagi kegiatan pemberdayaan perempuan dengan mainstreaming gender. Sedangkan untuk pemuda, pelatihan-pelatihan kewirausahaan secara terintegrasi akan terus difasilitasi agar lebih mandiri."

Formasi terakhir adalah empat prioritas penunjang pembangunan daerah, yaitu infrastruktur, perlindungan sosial, lingkungan hidup, dan birokrasi. "Ini sebagai pilar utama untuk menggerakkan ekonomi dan investasi," kata Anas.

Infrastruktur juga menjadi prioritas pembangunan, yang akan diarahkan untuk meningkatkan jalur penghubung antar wilayah (pusat-hinterland) serta penurunan disparitas (kesenjangan) antar wilayah yang diintervensi melalui pemerataan alokasi pembangunan.

"Infrastruktur transportasi, ke depan akan diintegrasikan dan diperkuat dengan keberadaan Bandara Blimbingsari serta Pelabuhan Tanjungwangi. Namun, karena luasnya coverage wilayah Banyuwangi saat ini, pemerintah daerah terus berupaya membangun komunikasi untuk mendapatkan dukungan dari pusat dan pemerintah provinsi," tutur Anas.

Bidang teknologi informasi juga akan terus dikembangkan sebagai instrumen peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya dalam penyediaan informasi real time, pemanfaatan IT juga menjadi instrumen untuk pengambilan keputusan dan keterbukaan serta peningkatan partisipasi publik.

Selain target pertumbuhan ekonomi 7,48 persen, Pemkab Banyuwangi juga memasang beberapa target pembangunan lainnya, seperti tingkat pengangguran terbuka, targetnya 1,17 persen. Kemudian indeks pembangunan manusia ditarget 71,5 persen.

Selanjutnya, menurunkan angka kemiskinan di posisi 7,9 persen, indeks pembangunan gender 89,11 persen, indeks kualitas lingkungan hidup 69 persen, dan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah 77,78 persen.