Forum masyarakat statistik kaji metode baru KSA untuk perbaiki data produksi beras

Merdeka.com, Banyuwangi - Forum Masyarakat Statistik (FMS) yang tergabung dari Badan Pusat Statistik Provinsi se-Jawa Timur dan para akademisi melakukan kajian ulang metode penghitungan data produksi beras. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan data yang memengaruhi kebijakan pemerintah.

Ketua Forum Masyarakat Statistik, Bustanul Arifin menjelaskan, polemik data produksi beras, perlu dikaji lagi metodologinya seperti Kementerian Pertanian menyatakan produksi beras surplus, namun Kementerian Perdagangan justru impor.

"Data produksi beras sangat sensitif, ini surplus apa impor. Karena data harus berkualitas untuk menjadi pegangan kebijakan yang akurat," ujar Bustanul saat lokakarya nasional FMS terkait data produksi beras di Kabupaten Banyuwangi, Selasa (10/4).

Bustanul mengatakan, tahun ini pihaknya terus mengkaji data dari BPS terkait isu trategis tahun ini, antara lain tentang konsistensi statistik harga, ketenagakerjaan, data produksi beras, digital ekonomi dan kemiskinan.

Menurut Bustanul data produksi beras yang kurang akurat, antara sudah surplus dan ternyata masih impor, membuat perlu adanya metodelogi baru, yakni Kerangka Sampel Area (KSA) agar menghasilkan satu data yang akurat.

"Ujung tombak datanya tetap dari BPS. Sementara data terakhir dari BPS yakni Juni 2016 dan sudah tidak mengeluarkan data terbaru lagi. Dan metode KSA sudah dimulai sejak Januari 2018, data terbaru semoga akan selesai mungkin Agustus nanti," kata dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik dan Produksi BPS, M Habibullah menjelaskan, metode KSA untuk pengumpulan data produksi beras oleh BPS menggunakan citra satelit untuk mengetahui luasan lahan produksi padi. Sekaligus pengamatan langsung setiap bulan oleh petugas di 200.000 titik seluruh Indonesia. Sehingga diketahui kapan memasuki masa panen padi.

"Ini perbaikan metodelogi memperbaiki perhitungan panen seperti ini mulai diterapkan di Indonesia, dan sudah digunakan di banyak negara. Ada 200.000 titik lokasi di seluruh Indonesia yang akan dipantau di lokasi," ungkap dia.

Untuk menerapkan teknologi tersebut pihaknya telah bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Sebelumnya, metode produksi beras antara dinas pertanian dengan BPS juga sering mengalami perbedaan. Hal ini terjadi karena perbedaan metode yang dilakukan. Ke depan, melalaui metode KSA sudah muncul acuan satu data.

Salah satu mantan mantri pertanian di Banyuwangi, Ilham menyampaikan, dia pernah di tugaskan menghitung produktivitas padi di Kecamatan Bangorejo dengan luas sawah 2.400 hektare. Pihaknya mencari data luas tanam dari pengatur air di desa, kemudian hasilnya dikalikan dengan rata-rata produktivitas panen per hektare.

"Kami koordinasi dengan PPL satu desa satu orang. Sumber data adalah pengatur air, yang tahu luas tanam. Dan kami menyadari data itu tidak tepat untuk mengambil kebijakan," terangnya.

Sementara itu, Kepala BPS Jawa Timur, Teguh Pramono, metode yang digunakan BPS sebelumnya menggunakan basis jumlah panen dari luasan padi yang ditanam. Namun, pihaknya harus menjaga komunikasi dengan keluarga petani yang menanam untuk mengetahui kapan panen dilakukan.

"Menjaga komunikasi dengan petani, kapan akan panen, kunjungan berulang ulang," jelasnya.

Turut hadir dari kalangan akademisi seperti, Rektor Universitas Jember, Mohammad Hasan menyampaikan, data yang berkualitas akan menentukan arah kebijakan yang tepat, sehingga tidak membuang anggaran negara.

"Data sepertinya sesuatu yang simple, tetapi sebenarnya terus bergulir. Dan bagaimana bisa menjadi data yang akurat ini butuh metodelogi yang harus disesuaikan.

"Seperti penebas padi, dia hanya menjangkahi dengan kaki, keliling, sudah bisa mengukur berapa dia akan membeli. Tetapi ini butuh metodelogi. Data yang tepat untuk mengambil kebijakan. Sehingga alokasi anggaran tidak sia sia," ujar Hasan.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya selalu terbuka bila ada perubahan data dari BPS, sebab dia selalu menggunakan data statistik untuk membuat kebijakan agar bisa tepat sasaran. Pihaknya, juga membuat peta digital kemiskinan sendiri agar program bantuan dan target pengurangan angka kemiskinan bisa tepat sasaran.

"BPS sangat penting, karena tanpa BPS maka kebijakan tidak efektif dan tidak efisien. Maka saya selalu minta ke BPS maupun ke perbankan melihat potret investasi daerah. Orang miskin yang hidup sendiri, kami kirim rantang makanan lewat maping data berbasis digital. Mohon koreksi bila ada kesalahan data," papar Anas.

Untuk produksi padi, kata Anas, Banyuwangi sudah surplus dan menjadi penyangga kebutuhan beras luar daerah. Produksi padi rata rata Banyuwangi 806.826 ton per tahun, atau setara beras 506.202 ton.

"Banyuwangi setiap tahunnya mengalami surplus beras rata rata 360 ribu ton. Bahkan pada 2017 lalu Bulog berhasil menyerap melampaui target hingga 128,6 persen atau 81.395 ton setara beras, dari target yang hanya 63.300 ton," katanya.