Ini cara Pemkab Banyuwangi bikin harga kebutuhan pokok lebih murah

Merdeka.com, Banyuwangi - Untuk menumbuhkan kemandirian desa, Pemkab Banyuwangi mendorong penguatan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemkab telah memfasilitasi kerjasama Perum Bulog dan BUMDes untuk mengembangkan usaha perdagangan bidang distribusi pangan.

Kerja sama tersebut tertuang dalam MoU tentang Penguatan Distribusi Pangan antara Kepala Bulog Divisi Regional Banyuwangi, R. Gunadharma, dengan 8 kepala desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa.

Kepala Bulog Divisi Regional Banyuwangi, R. Gunadharma menjelaskan kerja sama ini akan menjadikan BUMDes sebagai outlet pemasaran bahan pangan. Bulog akan memasok kebutuhan pokok penduduk ke desa lewat Bumdes.

“Kami akan segera realisasikan. Targetnya pertengahan November kami sudah mensuplai bahan kebutuhan pokok di delapan desa. Ada lima jenis sembako yang akan kami suplai, yaitu beras, minyak goreng, gula, tepung terigu, dan bawang putih. Semuanya dengan harga yang lebih murah di bawah harga pasar,” kata Gunadharma.

Gunadharman berharap sistem ini bisa memangkas rantai distribusi niaga sehingga harga yang dijual Bumdes lebih kompetitif. Untuk itu, warga desa diharapkan bisa membeli kebutuhan pokoknya di Bumdesnya masing-masing.

"Selain harganya yang dijamin lebih murah dari pasaran, usaha Bumdes akan maju karena banyak pelanggan. Kalau Bumdes maju, kan kembalinya juga untuk warga," kata Gunadharma.

Bulog akan menyediakan paket sembako yang bisa dipilih oleh Bumdes. BUMDes akan melakukan pemesanan sembako secara langsung ke Bulog.

“Kami ada jual sembako dengan sistem paket, mulai modal Rp 5 s/d 10 juta. Selain beli paketan, Bumdes masih diizinkan membeli sesuai dengan permintaan,” kata Gunadharma.

Sementara itu, Sekretaris daerah Djajat Sudrajat berharap program ini bisa diikuti BUMDes yang lain. Karena keberadaan BUMDes sendiri berfungsi memperkuat ekonomi masyarakat desa. Praktis, BUMDes harus bisa mengangkat ekonomi masyarakat desa dengan memenuhi kebutuhan masyarakatnya, salah satunya sembako.  

“MoU ini menjadi pilar yang strategis dalam memenuhi kebutuhan sembako masyarakat desa. Mereka akan mudah mendapatkan bahan kebutuhan pokoknya dengan harga yang kompetitif, di bawah harga pasar,” kata Djajat.

Delapan desa yang masuk dalam program ini adalah Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro, Wringinpitu Kecamatan Tegaldlimo, Tamansari Kecamatan Licin, Bangunsari Kecamatan Songgon, Genteng Kulon Kecamatan Genteng, Desa Glagah Agung Purwoharjo, Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru, dan Desa Sraten Kecamatan Cluring.

Dengan kerjasama ini, imbuh Djajat, desa akan bisa mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi seiring tumbuhnya usaha perdagangan yang dilakukan dengan Bulog. "Kalau sudah jalan, BUMDes akan menjadi penggerak sektor ekonomi dan daya ungkit menuju desa mandiri. Dengan demikian beban pemerintah bisa terkurangi, permasalahan desa bisa diselesaikan oleh desanya masing-masing," ujarnya.