Tim TPID Banyuwangi akan memonitor dan menjaga inflasi tidak tinggi.
Merdeka.com, Banyuwangi - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banyuwangi akan mengoptimalkan koordinasi selama Ramadan hingga lebaran. Hal ini dilakukan agar kebutuhan pokok terpenuhi dengan harga yang seimbang. Sehingg laju inflasi di Banyuwangi bisa tetap aman.
Ketua TPID Banyuwangi, Djadjat Sudratdjad mengatakan, selama April 2017 Banyuwangi sempat mengalami inflasi sebesar 0,48 persen, lebih tinggi dari inflasi Provinsi Jawa Timur yang mencapai 0,29 persen. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Banyuwangi.
"Meningkatnya kunjungan, membuat Banyuwani berkembang. Karena banyak wisatawan, sehingga menjadikan geliat ekonomi," ujarnya saat melakukan koordinasi dengan tim TPID, di Genteng, Banyuwangi, Rabu (24/5).
Dari situ, pihaknya optimis bisa mengendalikan laju inflasi dengan kekompakan masing-masing SKPD untuk melakukan antisipasi. Djajat mencontohkan, saat ini sudah ada 43 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dari jumlah 198 desa.
"Kita perdayakan Bumdes yang sudah kerjasama dengan Bulog dan pertanian lokal. Sehingga sembilan dasar kebutuhan pokok di desa bisa terpenuhi," jelasnya.
Selain itu, tim TPID juga menjaga akses distribusi kebutuhan pokok dan ketersediaan produksi lokal bisa aman, sehingga tidak memicu angka inflasi. Tim TPID berasal dari seluruh jajaran SKPD di Kabupaten Banyuwangi.
Djajat melanjutkan, antisipasi ini dilakukan dari hal mendasar, seperti mengoptimalkan ketersediaan irigasi pengairan untuk kebutuhan pertanian di Banyuwangi, melalui kerjasama Dinas Pengairan. Kemudian menjaga kelancaran distribusi komoditas pertanian, pihaknya juga bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memperbaiki akses jalan, sehingga biaya distribusi akan lebih terjangkau.
"Maka kami terus melakukan koordinasi dengan tim TPID. Ketika inflasi bisa ditekan di bawah provinsi, pendapatan per kapita akan naik, dan masyarakat bisa lebih sejahtera," katanya.
Tidak hanya itu, pihak TPID juga memonitor harga 9 bahan pokok logistik seperti beras, telur, daging dan sebagainya melalui videotron di ruang publik, agar tidak terjadi permainan harga dalam transaksi jual beli. Kemudian menjaga agar masyarakat tidak melakukan konsumsi yang berlebihan.
"Dan itu dishare ke masyarakat. Antara konsumen dan produsen jangan sampai terjebak dengan harga. Karena itu standar harga pasaran, agar tidak terjadi permainan harga," ujarnya.