Menteri Rini dorong Banyuwangi jadi kabupaten percontohan sinergi BUMN

Merdeka.com, Banyuwangi - Komitmen Pemkab Banyuwangi dalam melibatkan banyak pihak untuk menggerakkan pembangunan mendapat apresiasi Menteri BUMN Rini Soemarno. Sejumlah keberhasilan Banyuwangi, seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita, oleh Menteri Rini dinilai sebagai prestasi yang layak untuk disinergikan dengan upaya BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"BUMN dan pemda punya visi sama untuk masyarakat. BUMN adalah entitas bisnis tapi juga memiliki fungsi sosial karena dia merupakan milik negara. BUMN adalah alat negara untuk menyejahterakan masyarakat. Banyuwangi saya kira tepat untuk dijadikan sebagai kabupaten percontohan sinergi antara pemda dan BUMN dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat," kata Rini dalam rapat bersama dengan Pemkab Banyuwangi dan jajaran BUMN, Kamis (21/4).

Sinergi tersebut berupa pemberdayaan masyarakat dengan berbagai seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari berbagai BUMN. Kerja keroyokan yang melibatkan lintas BUMN tersebut bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi warga sehingga bisa melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan. PKBL adalah aktivitas BUMN dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mengucurkan bantuan sosial-kemasyarakat.

Rini mencontohkan program “Smart Kampung” di Banyuwangi yang selaras dengan program BUMN. "Memang pembangunan ekonomi itu harus berangkat dari bawah. Jika yang dibangun hanya di atas maka yang di atas ini hanya bisa menekan yang di bawah. Smart Kampung yang dicanangkan Banyuwangi ini saya kira tepat jika disinergikan dengan berbagai BUMN. Maka kemiskinan akan semakin cepat dikurangi," ujar Rini.

Smart Kampung sendiri adalah program pelayanan publik yang digagas Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan kualitas masyarakat perdesaan. Pelayanan publik seperti Surat Pernyataan Miskin (SPM), surat keterangan lahir, mati, pindah, datang, akte kelahiran, pengurusan kartu keluarga cukup di desa atau kelurahan, bahkan dilengkapi data kemiskinan di tiap desa. Balai desa pun dijadikan pusat aktivitas masyarakat dengan dilengkapi wifi yang wajib dianggarkan oleh pemerintah desa. Balai desa dijadikan spot untuk mencari informasi, sekaligus pusat aktivitas warga mulai dari les kesenian, posyandu, kegiatan ekonomi produktif, hingga temu warga.

Di sana juga terdapat penunjang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanganan Kemiskinan yang sinkron dengan kantor kecamatan. Selain itu, sejumlah indikator penunjang Smart Kampung adalah ketersediaan dokter di desa tersebut. Smart Kampung kini sedang dalam proses uji coba dengan pilot project di 24 desa.

Menteri Rini yakin dengan sinergi antar berbagai elemen tersebut mampu mengikis angka kemiskinan secara signifikan. "BUMN harus bisa memberi dampak ke ekonomi masyarakat Banyuwangi. Selain lewat pemberdayaan, BUMN hadir lewat investasi yang bisa menyerap lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi lokal,” kata Rini.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyambut antusias ajakan Menteri BUMN tersebut. ”Kunci utama pembangunan adalah kolaborasi, termasuk dengan BUMN. Ini era kolaborasi karena tujuan kita kan sama,” ujar Anas.

Anas mengakui, tanpa sinergi banyak pihak percepatan penanganan kemiskinan akan berjalan lambat. Kemiskinan di Banyuwangi sudah menurun hingga 9,29 persen perlu terus ditekan. Hal itu membutuhkan banyak pihak untuk menyelesaikannya.

”Data terbaru, pendapatan per kapita Banyuwangi sudah naik 80 persen dari RP 20,8 juta per orang per tahun pada 2014 menjadi Rp 37,53 juta per tahun pada 2015. Ini perhitungan model baru BPS. Indeks ketimpangan juga sudah turun dari 0,33 menjadi 0,29. Ini sudah lebih baik dibanding rata-rata nasional dan Jatim. Meski demikian problem kesenjangan dan kemiskinan tetap ada. Ada sebagian kecil warga yang belum masuk dalam gairah peningkatan ekonomi ini. Banyak faktor penyebabnya, mereka tidak ditinggal. Oleh karena itu sinergi BUMN ini menjadi penting untuk bersamas-sama mengangkat taraf hidup mereka,” ujar Anas.