Sinergi BUMN Percepat pengentasan kemiskinan Banyuwangi

Merdeka.com, Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendorong sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa tersebut. Menteri BUMN Rini Soemarno bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menggelar rapat bersama terkait itu di Banyuwangi, Kamis (21/4/). Rini didampingi para deputi dan sejumlah direksi BUMN.

Rini menyatakan, Kabupaten Banyuwangi akan dijadikan kabupaten percontohan sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Saya telah mendapatkan data-data tantangan kemiskinan di Banyuwangi. Datanya detail by name by address, bagus sekali. BUMN akan turun tangan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Banyuwangi, terutama dalam tiga aspek, yaitu peningkatan akses kelistrikan, fasilitas air bersih, dan sanitasi,” kata Rini.

Dalam rapat tersebut, Rini menginstruksikan jajarannya segera memetakan BUMN mana yang diajak bersinergi bersama Pemkab Banyuwangi. Kontribusi BUMN bisa dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun investasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal. ”Kebetulan nanti malam saya juga ketemu direksi PLN dan beberapa BUMN lain. Data ini saya bawa dan nanti tim teknis segera bergerak dalam waktu dekat, tidak boleh lama-lama,” kata Rini.

Rini berada di Banyuwangi dalam rangka peluncuran digital market place UMKM banyuwangi-mall.com, Rabu (20/4), hasil sinergi pemerintah daerah dan BNI. Rini juga mendaki Gunung Ijen untuk melihat api biru (blue fire) yang cuma ada dua di dunia, lalu menggelar rapat dengan sejumlah BUMN yang memiliki aktivitas bisnis di Banyuwangi.

Dalam rapat tersebut, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memaparkan data kemiskinan di Banyuwangi berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional. Angka kemiskinan di Banyuwangi berjumlah 9,29 persen atau setara dengan 147.700 orang dari total penduduk sekitar 1,6 juta jiwa. Ukuran kemiskinan tersebut didasarkan pada 18 variabel.

”Ini merupakan data konkrit kemiskinan di Banyuwangi. Ini semua telah terdata by name by adrees (berdasarkan nama dan alamat),” papar Anas.

Anas mengatakan, sinergi dengan BUMN menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penanganan kemiskinan. Sebab kapasitas fiskal APBD dan APBN terbatas. ”Tangan pemerintah daerah terbatas. Strategi kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk BUMN bisa cepat menangani permasalahan yang ada. Ini strategi keroyokan yang efektif,” kata Anas.

Anas mengakui, tanpa sinergi banyak pihak percepatan penanganan kemiskinan akan berjalan lambat. Kemiskinan di Banyuwangi yang sudah menurun hingga 9,29 persen perlu terus ditekan. Hal itu membutuhkan banyak pihak untuk menyelesaikannya.

”Data terbaru, pendapatan per kapitaa Banyuwangi sudah naik 80 persen dari RP 20,8 juta per orang per tahun pada 2014 menjadi Rp 37,53 juta per tahun pada 2015. Ini perhitungan model baru BPS. Indeks ketimpangan juga sudah turun dari 0,33 menjadi 0,29. Ini sudah lebih baik dibanding rata-rata nasional dan Jatim. Meski demikian, problem kesenjangan dan kemiskinan tetap ada. Ada sebagian kecil warga yang belum masuk dalam gairah peningkatan ekonomi ini. Banyak faktor penyebabnya, mereka tidak ditinggal. Oleh karena itu sinergi BUMN ini menjadi penting untuk bersamas-sama mengangkat taraf hidup mereka,” ujar Anas.