Penyerapan anggaran tinggi, pencairan DAU Banyuwangi tidak ditunda

Merdeka.com, Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersyukur tidak mengalami penundaan pencairan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.

"Kami bersyukur setelah membaca Peraturan Menteri Keuangan, ternyata Banyuwangi termasuk daerah yang tidak dipotong atau ditunda DAU-nya, antara lain karena realisasi penyerapan anggaran di Banyuwangi cukup tinggi," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat memaparkan Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Banyuwangi 2017 di hadapan semua elemen masyarakat di Gedung DPRD Banyuwangi, Selasa (30/8).

Seperti diketahui, pemerintah menunda pencairan DAU bagi sejumlah daerah untuk penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 125/PMK.07/ 2016 tentang penundaan penyaluran sebagian DAU tahun 2016. Di Jawa Timur, total penundaaan DAU mencapai Rp 2,6 triliun.

DAU yang diterima Banyuwangi pada tahun ini sebesar Rp 1,341 triliun. Menurut Anas, penilaian positif dari pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan daerah Banyuwangi karena Banyuwangi telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan sistem cash budget.

Sistem ini, kata Anas, menjadikan SKPD dalam melakukan kerja wajib sesuai dengan jadwal perencanaannya. Anggaran belanja daerah Banyuwangi juga dianggap proporsional antara belanja untuk gaji dan tunjangan dengan belanja pembangunan.

Selain itu, lanjut dia, serapan APBD Banyuwangi pada awal Agustus lalu telah mencapai 50,03 persen dari total dana Rp 2,8 triliun. Hal ini menunjukkan satuan kerja di Pemkab Banyuwangi berusaha keras memacu kinerja agar tidak molor melakukan semua kegiatan yang telah ada di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing.

"Sejak awal tahun 2016, bahkan akhir 2015 lalu, memang saya bilang serapan harus dipacu karena kondisi ekonomi sedang penuh tantangan. Kalau APBD tak dipacu, ini akan susah. Dengan modal kepercayaan dari pemerintah pusat ini, kami akan terus bekerja keras mengoptimalkan kinerja birokrasi dan tata kelola keuangan daerah," ujarnya.

Dengan APBD terserap optimal berbagai pekerjaan di masyarakat berjalan, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan sebagainya. "Ada penyerapan tenaga kerja, ada duit berputar. Begitu juga program lain seperti pemberian beasiswa, bantuan alat ke UMKM, atau fasilitasi sanggar-sanggar seni, berarti ada uang yang dibelanjakan untuk berputar di warga. Ini sederhana, tapi konkret," kata Anas.

Anas mengatakan, dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini, belanja pemerintah menempati posisi strategis untuk menggerakkan perekonomian melalui berbagai program pembangunan.

"Tentu kami akan seoptimal mungkin mendorong belanja pemerintah daerah untuk tetap mendorong gerak ekonomi masyarakat di tengah kondisi seperti saat ini, dimana sektor swasta cenderung wait and see untuk mencermati perkembangan perekonomian. Saat ini beberapa pekerjaan besar sedang dilelang, dan ada yang sudah berjalan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan yang kami lakukan secara bertahap," ujar Anas.

Dia optimistis tetap bisa menjaga level pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,2 persen pada tahun ini dengan terus mendorong belanja pemerintah yang tepat sasaran serta menyinergikan peran masyarakat dan dunia usaha. Tahun 2015 lalu, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi sebesar 6,01 persen, masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,79 persen dan Jatim sebesar 5,49 persen.

Anas menambahkan, sektor pariwisata yang berkembang juga menjadi pilar penjaga gerak perekonomian di Kabupaten Banyuwangi karena sektor tersebut relatif lebih kebal guncangan. Kunjungan wisatawan dan penyelenggaraan event dalam rangkaian Banyuwangi Festival bakal langsung berdampak ke perputaran ekonomi masyarakat.

Hingga akhir tahun, lanjut Anas, masih ada beberapa festival bisa menjadi pengungkit sektor wisata, seperti Festival Gandrung Sewu, Banyuwangi Batik Festival dan Banyuwangi Ethno Carnival. Misalnya event batik yang langsung berdampak ke perajin dan UMKM batik.

Apalagi, juga ada rencana penambahan frekuensi terbang ke Bandara Blimbingsari Banyuwangi dari maskapai Wings Air pada akhir Oktober, sehingga bakal ada empat penerbangan dalam sehari yang bisa menambah jumlah kunjungan ke daerah yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini.

"Selain itu, hingga akhir tahun ada beberapa momen libur dan cuti bersama yang biasanya menjadi puncak kunjungan wisatawan. Pada pertengahan dan akhir Desember ada cuti bersama. Geliat wisata, belanja pemerintah dan investasi dunia usaha berpadu mendorong perekonomian," kata Anas.

Anas menambahkan, selain DAU tidak ditunda, pada tahun ini Banyuwangi juga masih menerima Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat sebesar Rp 170 miliar. Dari dana tersebut, lanjut Anas, yang Rp 90 miliar digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah dan sisanya untuk pembiayaan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.

"Kita juga mendapatkan Dana Insentif Daerah sebesar Rp 30 miliar. Ini merupakan apresiasi khusus dari pemerintah pusat, karena kita dinilai mampu mengelola keuangan daerah dengan baik. Salah satu indikatornya keberhasilan Banyuwangi mempertahankan WTP murni selama empat tahun berturut-turut," ujar Anas memungkasi.