Sidak infrastruktur, Komisi V DPR ingin jembatan timbang Banyuwangi beroperasi

Merdeka.com, Banyuwangi - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono melakukan sidak infrastruktur jembatan timbang di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (30/5). Saat itu didapatinya bahwa jembatan timbang yang harusnya dioperasikan Kementerian Perhubungan sejak tahun 2015 itu, justru tutup.

Padahal menurutnya fungsi jembatan timbang untuk mengetahui bobot truk beserta muatannya, termasuk dalam standar kemanan transportasi yang harus dipenuhi. Bambang mengatakan tidak beroperasinya jembatan timbang mengakibatkan banyak truk kelebihan muatan bebas berjalan.

Bila kendaraan kelebihan muatan bisa membahayakan sopirnya sendiri hingga orang lain bila terjadi kecelakaan. Kelebihan muatan sangat mungkin menyebabkan kemudi truk sulit dikendalikan, rem berfungsi namun tidak mampu menghentikan kendaraan, ban aus meletus, hingga beban yang melebihi kemampuan menahan jalan dan jembatan.

"Jembatan-jembatan kita itu sudah berusia tua semua, di mana kapasitas mereka sudah menurun. Ini harus ada data ulang, jembatan dibangun sesuai dengan aturan maksimal bobot kendaraan, atau aturan yang harus disesuaikan dengan kondisi jembatan saat ini," kata Bambang.

Terlebih 2 jembatan timbang di Banyuwangi, di Kalibaru dan Watudodol, tersambung dengan pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang membutuhkan data berat kendaraan. Bambang mengatakan bila kapal kelebihan muatan, bisa menyebabkan kerusakan komponen kapal, mengganggu kesetabilan kapal hingga menenggelamkan kapal tersebut.

"Bila ini overload masuk ke dalam kapal akan sangat berbahaya terhadap daya apung yang menyebabkan kapal tidak stabil hingga tenggelam. Maka itu jembatan timbang yang ada di Kalibaru dan Watudodol itu harus diprioritaskan untuk dioperasikan," ungkapnya.

Dia melanjutkan di Indonesia ada 144 jembatan timbang, 77 di antaranya menggunakan teknologi digital online, namun tidak berjalan seperti diharapkan. Di Jawa Timur saja, hanya 4 jembatan timbang yang beroperasi, dan hanya 1 dari 4 itu yang beroperasi 24 jam per hari.

Padahal pembangunan 1 jembatan timbang menghabiskan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lebih dari Rp 2 miliar. Pengeluaran sebesar itu, menurut politisi Partai Gerindra itu, harus memberikan manfaat untuk rakyat.

Dia mengatakan Kementerian Perhubungan memang mengalami kekurangan sumber daya manusia (SDM), namun mereka tidak boleh mengabaikan standar keselamatan transportasi. Dia meminta agar semua jembatan timbang di Indonesia dioperasikan.

Terakhir, Bambang mengatakan bahwa jembatan timbangan harus menjadi rest area bagi para pengguna jalan.

"Kalibaru ini rest area paling laris di Jawa Timur, karena hawanya sejuk, enak dan nyaman. Untuk mereka istirahat, berteduh atau ngopi,"katanya.