1. BANYUWANGI
  2. INFO BANYUWANGI

Tinjau Pelabuhan Ketapang, Komisi V DPR pastikan pelayanan mudik maksimal

"Ini melihat performa pelayanan untuk menyambut puncak sibuk-sibuknya mudik nanti diprediksi mulai tanggal 11 Mei nanti," kata Sigit.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. ©2018 Merdeka.com Reporter : Mohammad Ulil Albab | Rabu, 30 Mei 2018 16:42

Merdeka.com, Banyuwangi - Rombongan Komisi DPR RI Komisi V meninjau kesiapan PT ASDP Pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk menyambut puncak arus mudik Lebaran tahun ini. Pihaknya ingin memastikan pelayanan transportasi yang menghubungkan Jawa-Bali ini bisa maksimal.

"Ini melihat performa pelayanan untuk menyambut puncak sibuk-sibuknya mudik nanti diprediksi mulai tanggal 11 Mei nanti, kami mengecek kesiapan pelabuhan ini untuk melayani penumpang. Kita juga akan cek di Merak-Bakauheni," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat meninjau di Pelabuhan Ketapang, Rabu (30/5).

Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan Pelabuhan Merak-Bakauheni, kata Sigit, merupakan jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia. Dia berharap peringkat pelayanan transportasi jalur laut dari tahun ke tahun bisa menjadi lebih optimal.

"Pelayanan penerbangan udara kita sudah dapat pengakuan terbaik, peringkatnya naik 94 poin, ini perlu diikuti moda transportasi lain seperti di angkutan laut," kata dia.


General Manager PT ASDP Ketapang Banyuwangi Elvi Yoza menambahkan, saat ini jumlah kapal yang tersedia di Pelabuhan Ketapang ada 56 dengan tiga dermaga Ponton dan LCM. Sementara yang siap beroperasi untuk mudik nanti berjumlah 32 kapal.

"Sisanya yang berjumlah 24 disiagakan di pelabuhan. Bila ada lonjakan penumpang kapal tersebut akan dioperasikan," kata Elvi.

Menanggapi hal tersebut, Komisi V menekankan agar pemerintah tidak lagi menerbitkan izin penambahan kapal baru, cukup mengoptimalkan kapal yang sudah ada. Pihaknya mengharapkan adanya penambahan dermaga agar seluruh kapal bisa maksimal beroperasi.

"Kemampuan kapal yang digunakan hanya ada 32. Nganggur yang antri ada 24. Ini kan tidak efisien. Kita beharap pemerintah jangan menerbitkan izin penambahan kapal lagi. Ini saja cukup, hanya perlu diatur yang baik," katanya.

(ES/MUA)
  1. Mudik 2018
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA