Jadi kabupaten terluas di Jawa, pembangunan jalan selalu jadi tantangan Banyuwangi

Merdeka.com, Banyuwangi - Menjadi kabupaten paling luas di Pulau Jawa memberikan tantangan pembangunan jalan bagi Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur dari tahun ke tahun. Hal ini diakui Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang sedang memimpin Banyuwangi untuk periode kedua.

Meski data pembangunan Banyuwangi mencatatkan sejak tahun 2011 hingga 2015 di periode pertama kepemimpinan Anas, jalan daerah berkondisi baik bertambah 354 kilometer. Begitu juga jalan rusak berat menjadi 0 kilometer dari 85 kilometer, keluhan jalan tetap sering muncul di masa kepemimpinannya yang kedua ini.

"Pokoknya kalau ketemu orang saya selalu menerima keluhan jalan rusak. Sudah diperbaiki, mereka minta pembangunan diperpanjang. Yang ke utara belum Pak, mereka bilang begitu," kata Anas kepada Merdeka Banyuwangi, Senin (17/9).

Biasanya bila pembangunan jalan bertemu perempatan atau pertigaan, masyarakat ingin pembangunan dilanjutkan ke ruas yang lain. Anas mengatakan memang bila dituruti pembangunan jalan Banyuwangi yang luas itu tidak akan ada habisnya. Sedangkan anggaran belanja daerah juga digunakan untuk membiayai program-program sosial, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pelayanan publik.

Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782 kilometer persegi, di bawahnya ada Sukabumi yang seluas 4.145 kilometer persegi, dan Kabupaten Malang yang memiliki luas 3.530 kilometer persegi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hanya Banyuwangi kabupaten di Pulau Jawa yang luasnya tembus melewati angka 5 ribu kilometer persegi.

"Di barat (kabupaten-kabupaten lain) panjang jalannya sekitar 600 kilometer se kabupaten. Sedangkan di Banyuwangi panjang jalannya 3.200 kilometer," kata Kepala Daerah Tingkat II di ujung timur Pulau Jawa itu.

"Di barat (kabupaten-kabupaten lain) motoran 1 jam sudah bisa ke kabupaten lain. Kalau di Banyuwangi, dari Kecamatan Wongsorejo ke Kecamatan Kalibaru memakan waktu 2 jam lebih, butuh waktu 3 jam sampai ke Kabupaten Jember," dia menambahkan.

Anas mengatakan karena itu dirinya sering menjelaskan kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan mengenai program-program lain yang juga harus diperhatikan. Dia berharap masyarakat lebih bersabar menunggu giliran perbaikan jalan di tempat mereka.

Selain itu Anas berharap 189 kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing bertanggung jawab atas pembangunan jalan desa dengan Dana Desa (DD) mereka. Sementara Pemkab Banyuwangi membangun jalan-jalan besar yang tahun ini ditargetkan 500 hingga 600 kilometer, pemerintah desa bisa menangani jalan mereka sendiri.

Dia juga mengaku berupaya meningkatkan kualitas jalan dengan memanfaatkan cor semen dalam pembangunan pelebaran jalan. Dia berharap jalan menjadi lebih awet dan bisa mengurangi keluhan masyarakat terkait jalan rusak.

"Sekarang semua pelebaran jalan kita cor supaya kuat dan awet. Kadang pembangunan jalan penataan batunya dibilang tidak tidur sehingga cepat rusak saat menerima beban berat. Kalau sudah pakai cor harusnya tidak ada lagi jalan cepat rusak karena batunya tidak tidur," ujarnya.

Diharapkannya juga agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi tahun ini meningkat yang bisa diperuntukkan pembiayaan penambahan pembangunan jalan. Dia berpesan agar masyarakat taat pajak, terutama hotel, restoran, dan warung makan yang harus menarikkan pajak 10 persen dari pelanggannya untuk disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi.

"Ada restoran dan rumah makan yang taat bayar pajak dengan e-tax, tapi ada juga yang belum taat. Perlengkapan e-tax hanya dipasang saat ada sidak. Saya harap masyarakat semakin tertib. Kita sudah promosi habis-habisan selama 5 tahun masak setelah ramai kunjungan wisatawan mereka tidak taat pajak," katanya.