Tahun 2018 Kementerian Sosial bakal tambah alokasi bantuan

Merdeka.com, Banyuwangi - Kementerian Sosial bakal menambah alokasi bantuan kepada warga kurang mampu yang diambil dari APBN pada 2018. Melalui program bantuan non tunai yang diberikan, tahun 2017 ini mencapai Rp 22 triliun dan bakal ditambah menjadi Rp 33 triliun di tahun 2018.

Hal ini disampaikan M Mas'ud Said, Staff Khusus Menteri Sosial saat memberikan bantuan kepada 500 ibu-ibu penerima bantuan non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) asal Kecamatan Glagah, di SMKN 1 Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Selasa (29/8).

"Ini sesuatu yang tidak hanya membanggakan tapi juga kerja berat. Dulu awal Bu Khofifah (Menteri sosial) masuk anggaran bantuannya masih Rp 17 triliun," ujar Mas'ud kepada Merdeka Banyuwangi.

Sementara di Banyuwangi sendiri, kata Mas'ud tahun ini ada 38.229 Ibu rumah tangga penerima bantuan non tunai PKH dengan total anggaran Rp 72. 252. 810.000. Jumlah penerima bantuan tersebut, pada tahun 2018 akan bertambah sesuai penambahan anggaran.

"Dari 38 ribu penerima itu, tahun depan akan ada perluasan lagi, data pastinya sedang dihitung," ujarnya.

Selain penerima non tunai PKH, warga miskin yang mendapat bantuan juga dalam kategori untuk lanjut usia, penyandang disabilitas, kelompok usaha bersama dan bantuan pangan beras sejahtera.

Mas'ud melanjutkan, untuk bantuan beras sejahtera juga bakal dikonversikan dalam bentuk non tunai, melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sudah bekerjasama dengan perbankan negara.

"Jadi satu dengan rekening PKH. Karena untuk antisipasi seringkali ada kualitas beras berkutu dan pembagian yang tidak pas. Jadi dikonversikan ke non tunai," katanya.

Masing-masing penerima bantuan, tiap bulannya untuk beras akan dikalkulasi menjadi Rp 110 ribu per bulan. Sementara untuk PKH berjumlah Rp 1. 980.000, dengan pencairan per tahun 4 kali, pada Bulan Agustus, November, Februari dan Maret.

"Sistem savety card, pemerintah ingin melindungi 9 persen warga termiskin di Indonesia tidak jatuh dengan kekurangan pada kebutuhan dasar. Gizi anak, untuk pendidikan, agar generasi lebih bagus," jelasnya.

Bantuan ini, lanjut Mas'ud dikhususkan untuk kebutuhan kesehatan Ibu hamil, balita dan mendukung pendidikan anak, agar kualitas generasi muda Indonesia bisa lebih berkualitas.

Sementara itu Asisten Administrasi, Pembangunan dan Kesra, Agus Siswanto mengatakan, angka kemiskinan di Banyuwangi sejak 2010 hingga saat ini sudah menurun.

"PKH harapannya bisa ditambah kuotanya. Dari 20,9 persen warga miskin pada 2010, saat ini tinggal 8,7 persen dengan total penduduk 1,6 juta," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kata Agus, untuk menekan angka kemiskinan telah melakukan upaya dengan membentuk UGD kemiskinan di setiap kecamatan dan desa.

"Mulai pelaporan dan pendataan warga miskin Banyuwangi, untuk menangani persoalan kesehatan, rumah tidak layak huni hingga persoalan pendidikan, dilakukan terintegrasi untuk layanan cepat," terangnya.

Siti Rahayu salah satu Ibu rumah tangga penerima bantuan PKH asal Kecamatan Glagah mengatakan bantuan yang dia terima, akan difokuskan untuk pendidikan anaknya.

"Suami saya kerja jadi tukang sapu di tempat wisata. Saya sendiri enggak kerja, dan masih ada satu anak yang sekolah di SMA," jelas Ibu dua anak ini.