Ini 7 kriteria menjadi desa Smart Kampung di Banyuwangi

Merdeka.com, Banyuwangi - Program Smart Kampung begitu diagung-agungkan Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai program yang mendesain desa terpencil menjadi perkampungan modern.

Program yang akan dilaunching Menteri Komunikasi dan Informatikan ‎(Menkominfo) Rudiantara di Lapangaan Perkebunan Kalibendo, kaki Gunung Ijen sekitar pukul 14.00 WIB nanti (31/5) itu, memberi kemudahan semua fasilitas teknologi bagi warga desa yang tinggal di pelosok terpencil.

‎Saat ini sudah ada 41 desa dan kelurahan siap on the track Smart Kampung, setelah menjalani masa trial and error selama tiga bulan. Lantas untuk menjadi desa yang cerdas (smart) berkonsep abad modern itu, apa kreterianya?

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, ada terdapat tujuh kriteria. Adalah public service (pelayanan publik), mampu memberdayakan perekonomian rakyat, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan terakhir adalah mampu memberi informasi hukum bagi warganya.

Semua ‎kriteria tersebut diturunkan ke program yang menyentuh kepentingan publik. "Jadi bukan hanya sekadar soal TIK (teknologi informasi dan komunikasu) belaka. Tapi juga berbasis bagi program lain," kata Anas sebelum acara launching.

Warga yang butuh surat dan perlu tanda tangan camat, tidak perlu ke kantor kecamatan. Tapi cukup di balai desa karena sudah terkoneksi dengan kecamatan melalui jaringan internet.

"Dengan begini warga bisa hemat waktu, hemat uang karena tak perlu ongkos bensin ke kecamatan yang di beberapa tempat, lokasinya cukup jauh. Sebagai daerah terluas di Jatim bahkan di Jawa, program ini penting untuk memudahkan warga," jelas orang nomor satu di Tanah Blambangan ini.

Untuk pemberdayaan ekonomi, Smart Kampung menjadikan balai desa sebagai pusat ekonomi produktif melalui pengembangan berbagai jenis usaha difasilitasi pelatihan oleh pemerintah daerah, seperti batik dan produk olahan pertanian.

"Operator di desa nanti juga yang akan menghubungkan ke situs belanja online banyuwangi-mall.com untuk memfasilitasi pemasaran UMKM desa," katanya lagi.

Untuk pelayanan kesehatan, balai desa menjadi jangkar bagi Posyandu sekaligus memudahkan warga miskin memperoleh surat yang akan digunakan untuk pengobatan. Sedangkan untuk pelayanan pendidikan, desa menjadi pendorong penuntasan wajib belajar 12 tahun. "Relawan Banyuwangi Mengajar, yaitu para alumnus baru perguruan tinggi diarahkan ke desa ini (Smart Kampung). Desa juga harus harus mempunyai Perpustakaan Desa."

Demikian pula untuk pengembangan seni dan budaya. Balai desa harus bisa menjadi simpul bagi aktivitas seni warga. "Ada sanggar-sanggar seni berlatih bersama. Mulai dari seni tari, musik, sampai pencak silat menyesuaikan dengan potensi dan minat warga setempat," sambungnya.

Contoh lainnya untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), semua pelatihan warga dipusatkan di balai desa mulai pelatihan bahasa, tanggap bencana, mengaji, hingga TIK.

"Adapun untuk integrasi penanganan kemiskinan, program ini memudahkan warga miskin dalam mengurus segala keperluannya yang dijamin pemerintah,"‎ janjinya.

Untuk informasi hukum, Smart Kampung mendorong warga desa melek hukum. "Contoh terbaru Banyuwangi Children Center disosialisasikan intensif ke desa, sehingga warga tahu harus melakukan apa ketika terjadi kekerasan terhadap anak," papar Anas.

Suami Ipuk Fiestiandani ini menambahkan, desa juga diwajibkan menyediakan internet nirkabel alias WiFi gratis bagi warganya di tiap balai desa. Belanja langganan internet tersebut dianggarkan di setiap APBDes. "Para pelajar bisa memanfaatkan fasilitas desa ini untuk menambah wawasannya," pungkasnya.