Banyuwangi akan perpanjang masa tanggap darurat banjir

Merdeka.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi memutuskan akan memperpanjang masa tanggap darurat untuk penanganan korban banjir bandang. Perpanjangan itu akan dilakukan satu minggu ke depan, hingga tanggal 6 Juli 2018.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi, Fajar Suasana, Jumat (29/6). "Pak Bupati sudah menyetujui usulan kami untuk perpanjangan masa tanggap darurat. Suratnya sedang kita proses hari ini. Perpanjangan ini kami setelah melihat kondisi di lapangan, di mana penanganan bencana masih butuh waktu hingga beberapa hari ke depan," kata Fajar.

Sebelumnya, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana. Dalam surat tersebut tertera masa tanggap darurat selama satu minggu, 23 - 29 Juli 2018. Surat tersebut sebagai dasar untuk mengeluarkan anggaran belanja tidak terduga untuk kegiatan penanganan darurat dasar.

Anggaran itu akan digunakan untuk kegiatan seperti pengerukan dan pengangkutan lumpur, normalisasi jaringan air dan drainase, penyediaan air bersih, pendirian dapur umum, dan pembiayaan lainnya yang harus segera dieksekusi.

Hingga satu minggu usai banjir bandang, penanganan pasca banjir bandang terus dilakukan, khususnya pengerukan dan pengangkutan lumpur serta material yang terbawa saat banjir bandang.

Dikatakan Mujiono, Kepala Dinas PU dan Cipta Karya Banyuwangi progres pekerjaan pengerukan dan pengangkutan material lumpur pasir kayu di jalan utama telah mencapai 75 persen dari target pekerjaan.

Pekerjaan ini merupakan prioritas, kata dia, mengingat banjir bandang di Alasmalang membawa banyak material lumpur dan material kayu serta batu yang membanjiri rumah warga. Sedimentasi berupa pasir dan tanah yang tertumpuk di kawasan ini diperkirakan mencapai 300 ribu m3.

"Sudah 75 persen. Terutama pekerjaan pengerukan dan pengangkutan material lumpur dan pasir kayu di jalan utama sekaligus yang ada di rumah warga dan di jalan-jalan lingkungan," kata Mujiono.

Data dari BPBD menyebutkan bahwa saat ini lebih dari 90 persen lumpur sudah berhasil dikeluarkan dari rumah warga. Dari 428 rumah yang kemasukan lumpur, tersisa hanya 20 rumah yang belum bisa ditempati. Selain itu, irigasi sekunder di Garit sudah teraliri air untuk mengairi sawah.

Dia melanjutkan, mulai hari ini pekerjaan infrastruktur akan fokus pada normalisasi saluran drainase di tepi jalan dan perkampungan warga. Hari ini juga akan ada penyemprotan air ke rumah-rumah warga untuk menghilangkan bekas lumpur dan penyedotan lumpur di sumur warga.

"Seiring penanganan sarana dan prasarana terdampak, kami juga akan inventarisasi sarpras yang rusak. Untuk rumah yang rusak berat, pembangunannya untuk sementara menggunakan bantuan-bantuan material yang telah masuk ke posko. Nanti pengawasan pembangunan dari kami," katanya.