Bupati Anas beberkan produk UMKM Banyuwangi sudah tembus Eropa

Merdeka.com, Banyuwangi - Banyuwangi telah sukses membangun Smart Kampung. Banyak desa di Banyuwangi berkembang dengan memanfaatkan potensi wilayahnya. Bahkan, banyak produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyuwangi menembus Eropa setelah dipasarkan secara online.

Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, konsep Smart Kampung tidak meniru gambaran kota besar lain. Wilayah di Banyuwangi berkembang dengan orisinalitasnya sendiri.

"Kami selama ini terus melakukan pengembangan infrastruktur, mulai dari penambahan jalan raya, pengembangan pariwisata, dan melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara online, kita bangun infrastruktur internet melalui fiber optik, di setiap kecamatan buat mendukung usaha masyarakat," kata Anas dalam Festival Smart Money Smart City yang masih dalam rangkaian acara Rapat Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (REKDA) diadakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Senayan, Jakarta, Jumat (3/6).

Selama ini pengembangan smart city, Green City, atau lainnya tak pernah sesuai dengan apa yang dikembangkan. Menurutnya, Banyuwangi tetap mengusung Smart Kampung dalam mengembangkan konsep smart city.

"Bukan dengan menjiplak mal di mana-mana, Jakarta sudah terkenal dengan itu, banyak wilayah mau mal di mana-mana, tapi nyatanya tak mengembangkan masyarakatnya, cuma sekadar gaya hidup. Tak berpengaruh dengan tingkat kesejahteraan," tuturnya.

Anas menambahkan tak bisa setiap konser smart city harus mengekor konsep seperti Jakarta. Apalagi, masyarakat Banyuwangi kini mulai melek teknologi. selain itu, warganya memasarkan produk-produk UMKM warganya menggunakan internet.

"Jangan samakan dengan Jakarta, di sini sudah jual pakai internet, kita sudah pasarkan produk-produk warga Banyuwangi menembus Eropa," ujarnya disambut tawa.

Anas mengatakan, terdapat tujuh kriteria disebut Smart Kampung. Adalah public service (pelayanan publik), mampu memberdayakan perekonomian rakyat, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan terakhir adalah mampu memberi informasi hukum bagi warganya.

Semua ‎kriteria tersebut diturunkan ke program yang menyentuh kepentingan publik. "Jadi bukan hanya sekadar soal TIK (teknologi informasi dan komunikasu) belaka. Tapi juga berbasis bagi program lain," kata Anas.