DPRD setujui APBD-P 2016 Banyuwangi naik menjadi Rp 3,4 triliun

Merdeka.com, Banyuwangi - DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016, Rabu kemarin (24/8). Perubahan anggaran ini untuk percepatan program pembangunan, khususnya di bidang-bidang prioritas.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, belanja APBD Perubahan Tahun 2016 naik menjadi Rp 3,4 triliun. Angka ini naik 22,29 persen atau Rp 624,4 miliar dari APBD 2016 sebelum perubahan, yaitu Rp 2,8 triliun.

Belanja APBD itu terbagi; Belanja tidak langsung Rp 1,7 triliun dan belanja langsung Rp 1,69 triliun. Belanja langsung ini mengalami penambahan 38,68 persen atau Rp 473,7 miliar.

Selain pada pos belanja, pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. Dibanding APBD induk, peningkatan pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2016 ini naik 21,97 persen menjadi Rp 550,1 miliar.

Rincian peningkatan pendapatan daerah ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 353,26 miliar. Angka ini naik 15,01 persen atau setara Rp 46,98 miliar dari APBD induk. Kemudian dana perimbangan Rp 2,16 triliun atau naik 47,21 persen, setara Rp 694,2 miliar. Serta pendapatan lain-lain sebesar Rp 536,8 miliar.

"Perubahan APBD Banyuwangi ini dilakukan untuk melakukan percepatan-percepatan program pembangunan di SKPD, khususnya di bidang-bidang prioritas seperti akses pendidikan, kesehatan dan program-program berbasis desa," kata Bupati Anas, Kamis (25/8).

Menurut Anas, daerah perlu melakukan percepatan untuk mengantisipasi kondisi perekonomian agar terus dinamis. "Salah satu caranya, kami saat ini menambah dana ke desa Rp 10 miiar," ujarnya.

Percepatan program pembangunan tersebut, dia melanjutkan, juga untuk mewujudkan kinerja yang maksimal dari jajaran Pemkab Banyuwangi. Apalagi di tengah pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, maka daerah dituntut menunjukkan kinerja maksimal.

Banyuwangi sendiri, kata Anas, berhasil menjadi salah satu daerah yang tidak mengalami pemotongan anggaran tersebut. "Banyak daerah yang terkena pemotongan anggaran ini, mulai provinsi sampai daerah-daerah lain. Alhamdulillah kita tidak. Ini karena pemerintah pusat menilai kita berkinerja baik maka tidak masuk daerah yang dipangkas anggarannya," ujarnya.

Lolosnya Banyuwangi dari pemotongan anggaran ini, karena pemerintah pusat menilai kinerja Bumi Blambangan ini sangat positif. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini berhasil menerapkan pengelolaan keuangan dengan sistem cash budget.

Sistem ini, mampu menjadikan kerja wajib SKPD sesuai jadwal perencanaan. Selain itu, anggaran belanja daerah di Banyuwangi juga dianggap proporsional. "Dengan modal kepercayaan dari pemerintah pusat ini, kami akan terus bekerja keras mengoptimalkan kinerja birokrasi dan tata kelola keuangan daerah," katanya.