Heboh vaksin palsu Pemkab Banyuwangi terbitkan SE layanan imunisasi

Merdeka.com, Banyuwangi - Masyarakat saat ini tengah 'geger' soal peredaran vaksin palsu. Terkait masalah tersebut Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, menginstruksikan seluruh pelaksana pelayanan imunisasi agar mengecek ulang sumber pembelian vaksin.
‎
Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banyuwangi, Widji Lestariono,mengimbau masyarakat agar menggunakan vaksin hasil dropping pemerintah. Bahkan pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: TU.02.06/D.1/11.4/ 912/2016 terkait vaksin palsu.

Dalam SE tersebut, Pemkab Banyuwangi meminta semua pelayanan imunisasi mulai dari Puskesmas, klinik kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan penyelenggara praktik dokter yang memberi fasilitas kesehatan (faskes) agar meneliti kembali asal usul vaksin, seperti vaksin BCG, campak, polio, hepatitis B dan tetanus toksoid.

Cek dan ricek keaslian vaksin itu dengan cara melihat ulang rantai pembeliannya. Vaksin asli biasanya diperoleh lewat distributor resmi, atau pedagang besar farmasi (PBF) yang tepercaya.  

"Apabila pemberian vaksin tersebut diragukan mohon (vaksin) tidak digunakan. Selain itu, bagi para pelayanan imunisasi di Banyuwangi, diharapkan membeli vaksin dari distribusi resmi, atau menggunakan yang tersedia di Dinas Kesehatan Banyuwangi," ujar Widji, Selasa (28/6).

Selama ini, lanjut Widji, layanan kesehatan milik pemerintah daerah seperti Puskesmas dan RSUD menggunakan vaksin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dinkes Provinsi.

Selain itu, di Banyuwangi juga terdapat tiga rumah sakit (RS) swasta yang turut mengambil vaksin dari Dinkes, yaitu RS Fatimah, Al Huda, dan Bhakti Mulya Muncar. "Kami bisa memastikan, vaksin yang di-dropping pemerintah adalah asli."

"Masyarakat juga kami imbau agar melakukan imunisasi di faskes milik pemerintah, seperti RSUD, Puskesmas dan jaringannya hingga Posyandu. Juga rumah sakit swasta seperti Fatimah, Al Huda, dan Bhakti Mulya," ujar Widji yang akrab disapa dr. Rio tersebut.

Terhadap pemberi layanan imunisasi yang tidak menggunakan vaksin dropping dari pemerintah, Pemkab Banyuwangi mengimbau untuk mengecek ulang keaslian produknya. Karena imunisasi ini hanya bisa dilakukan oleh pelaksana pelayanan imunisasi. Masyarakat tidak bisa membeli langsung vaksin, selain dari faskes.

"Untuk itu faskes menjadi prioritas kami terhadap pengawasan vaksin palsu ini. Selain itu, masyarakat juga kami minta untuk tidak ragu bertanya kepada petugas kesehatan tentang keaslian vaksinnya. Jangan ragu bertanya," ujar Widji.

Dinkes juga mengimbau seluruh faskes jika menemukan vaksin yang meragukan segera melaporkannya. Dan masyarakat juga diminta melapor jika menemui Kondisi Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) usai diberikan vaksin.

KIPI biasanya ditandai dengan gejala seperti infeksi (bengkak) pada tubuh, kejang-kejang, dan ruam merah di badan. "Segera laporkan bila ada indikasi KIPI ke faskes di mana imunisasi itu dilakukan. Perawatannya kami jamin bebas biaya," kata Widji.