Kementerian Agama belajar layanan publik berbasis IT di Banyuwangi

Merdeka.com, Banyuwangi - Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelayanan publik di Banyuwangi menarik minat Kementerian Agama untuk menerapkan hal serupa. Dipimpin Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag, Mastuki, rombongan Kemenag ini melihat langsung penerapan IT di lingkup Pemkab Banyuwangi, Senin (5/12).

Rombongan tersebut langsung diterima Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Lounge Pelayanan Publik. Saat berada di lounge, mereka melihat berbagai program pemkab yang bisa diakses secara online. Mulai dari e-monitoring, e-village budgeting, hingga Sistem Informasi Keuangan Daerah yang telah menerapkan e-budgeting.

"Melihat lounge yang terkoneksi dengan TI dan bisa diakses oleh para tamu seperti ini, menginspirasi untuk membuat hal serupa. Kami ingin ada pelayanan terpadu satu pintu. Selama ini Kemenag memang sudah menerapkan pelayanan terpadu, namun belum terintegrasi secara keseluruhan. Berkunjung ke Banyuwangi ini membuat wawasan kami makin terbuka," ujar Mastuki.

Dalam waktu dekat, imbuh Mastuki, Kemenag akan mulai menerapkan pelayanan terpadu satu pintu yang terintegrasi dengan TI, mulai dari struktur teratas hingga ke unit-unit terkecil yang berada di bawah Kemenag.

Pertemuan itu menjadi ajang diskusi. Selain bertukar pikiran tentang penggunaan TI, Kemenag juga tertarik mengadopsi cara Banyuwangi mengubah mindset para birokratnya. Terutama bagaimana mengajak birokrat dari yang sebelumnya terbiasa melakukan pelayanan secara manual berubah berbasis TI.

"Yang membuat kami bertanya-tanya, bagaimana cara mentransformasikan dari yang terbiasa berbudaya manual mau melebur menggunakan TI yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Bagi kami, ini bukan hal mudah dilakukan. Apalagi kepala daerah dan kepala SKPD ada terobosan memanfaatkan aplikasi WhatsApp (WA) menyelesaikan masalah publik dengan batas waktu maksimal 4 jam harus segera ditanggapi. Kami apresiasi sekali," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Anas mengatakan penggunaan TI dalam pelayanan publik untuk efisiensi dan efektivitas layanan. Menurut Anas, publik saat ini menuntut penyelenggara negara untuk bisa merespon dan melayani masyarakat dengan cepat.

"TI ini adalah jawabannya. Pelayanan kepada warga akan sangat mudah dan cepat dilakukan," kata Anas.

Anas pun sempat mencontohkan program Smart Kampung yang digagas pemkab. Lewat Smart Kampung, imbuh dia, aparatur desa yang awalnya buta IT, sekarang menjadi mahir. Aparat desa dilatih mengoperasikan IT demi mempermudah pelayanan pada masyarakat.

"Bahkan jam layanan dibuka hingga malam hari. Di tempat itu masyarakat juga bebas memanfaatkan jaringan wifi yang tersedia untuk belajar. Inilah cara kami membuka mindset, belajar sambil mengevaluasi," kata Anas.

Anas juga mengungkapkan, dengan smart kampung, pihaknya otomatis melakukan setidaknya tiga hal. Melipat jarak dan waktu pengurusan, menghidupkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu roda penggerak ekonomi, dan ketiga, membuat masyarakat melek TI.

"Lewat itu, kami yakin permasalahan di desa akan mudah terurai. Seperti instruksi Presiden Jokowi yang meminta agar problem-problem diuraikan dari desa," kata Anas.