Menpan-RB kembali beri nilai A untuk akuntabilitas kinerja Banyuwangi

Merdeka.com, Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mendapatkan predikat nilai A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), selama pemerintahan 2017 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Menteri PAN-RB Asman Abnur menyampaikan, predikat nilai A SAKIP untuk Banyuwangi merupakan yang tertinggi di tingkat pemerintahan kabupaten di Indonesia. Predikat tersebut sudah diterima Banyuwangi sejak tahun lalu, dan kembali dipertahankan pada tahun ini.

Dia berharap, penghargaan ini diharapkan bisa terus memotivasi dan menginspirasi daerah lain untuk meniru sistem pelayanan publik di Banyuwangi.

"Banyuwangi ini kan jadi model, jadi jangan sampai nilainya turun. Saya bilang ke Bupati Banyuwangi harus mengeluarkan cara-cara agar bisa ditiru daerah lain. Kami berharap kabupaten lain termotivasi," ujar Asman, usai menyerahkan penghargaan SAKIP untuk Banyuwangi di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/1).

Penerimaan penghargaan akuntabilitas kinerja instansi ini, diikuti oleh pemerintah provinsi dan kota wilayah II, seperti Kalimantan, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan Lampung.

"Selamat untuk Banyuwangi. Kami menilai Banyuwangi memang mampu berubah, jadi akuntabilitas bukan sekadar administratif, tapi ada dampaknya ke masyarakat, yaitu peningkatan ekonomi. Bukan cuma tertib administrasi saja," katanya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan pemerintah pusat. Selama ini, pihaknya berupaya mempertahankan nilai A dari SAKIP dengan tidak hanya mendahulukan tertib administrasi, melainkan bisa lebih memiliki manfaat ke publik.

Dia mencontohkan, seperti program pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Pantai Watudodol, Banyuwangi.

"Tujuannya jelas, bikin pusat pertumbuhan ekonomi baru di utara yang dekat pelabuhan penyeberangan ke Bali yang memang ada problem kemiskinan, kita ingin cegat arus wisatawan ke Bali yang puluhan juta setahun untuk mampir di sana, belanja menguntungkan masyarakat," kata Anas.

Teknisnya, salah satunya dengan mengubah paradigma pembangunan yang hanya direncanakan dan dianggarkan melalui dinas-dinas. Melainkan terlebih dahulu harus mengukur tujuan yang bakal dicapai.

"Yang utama itu tujuan. Kita mau apa sih ke depan untuk menjawab masalah di lapangan, Dari situ baru bikin program. Sehingga program menjadi jelas dan berbasis kebutuhan publik. Maka pilih yang paling berdampak ke masyarakat," ujar Anas.

Karena itu, kata Anas, pengelolaan anggaran di Banyuwangi tidak lagi menggunakan paradigma pada berapa anggaran yang disiapkan dan diserap, tapi seberapa besar kinerja yang dihasilkan.