Reformasi birokrasi, Bappenas belajar leadership ke Banyuwangi

Merdeka.com, Banyuwangi - Keberhasilan Bupati Banyuwangi dalam menggerakkan birokrasinya melahirkan berbagai program inovatif, menjadi inspirasi tersendiri bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Dipimpin Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Bappenas, Rohmad Supriyadi, sebanyak 25 orang Bappenas pada Kamis (15/3) datang ke Banyuwangi untuk sharing langsung dengan Bupati Abdullah Azwar Anas terkait kiat memimpin daerah.

Dijelaskan Rohmad, Bappenas tengah menjalankan road map reformasi birokasi. Beberapa praktik yang dijalankan Banyuwangi, kata dia, telah mencerminkan reformasi di tubuh birokrasinya.

"Saat ini kami sedang menjalankan road map reformasi birokrasi, kami butuh ilmu dan praktik seperti ini. Lewat sharing langsung semacam ini, kita akan lebih mudah menyerapnya," kata Rahmad.

Ditambahkan Rohmad Banyuwangi kini telah menjadi salah satu daerah di Indonesia yang telah bertransformasi dengan baik. Khususnya di sektor pariwisata yang dinilainya turut andil meningkatkan kesejahteraan warganya. Kemajuan ini, menurut dia, tentunya tidak bisa dicapai tanpa ada leader yang kuat.

"Inilah ingin kami tahu, bagaimana kiat-kiat Pak Bupati menerapkan prinsipi-prinsip kebijakannya. Serta bagaimana cara mendeliver perintahnya ke bawah sehingga birokrasinya mampu melaksanakan programnya dengan baik," kata Rohmad.

Anas pun menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus membuat skala prioritas yang harus diselesaikan. "Kita harus fokus pada masalah apa yang harus kita selesaikan, lalu dipikirkan penyelesaiannya. Solusinya ini macam-macam, kita harus kreatif menyelesaikannya," kata Anas.

"Terkait kebijakan, setiap keputusan yang diambil pemimpin harus punya publik value. Karena keputusan yang tidak punya publik value tidak akan bertahan lama dan kesuksesan akan rendah," ujarnya.

Anas menambahkan PNS di Banyuwangi merupakan kunci penting suksesnya pembangunan di deerah. PNS harus selalu dipahamkan dan dilibatkan dalam setiap kebijakan pembangunan.

"PNS itu kuncinya, kita harus membangun internal service. Sebelum program yang kita buat kita bawa keluar, kami selalu yakinkan dulu yang di dalam. Sehingga mereka bisa menyampaikan keluar dan masyarakat memahaminya," kata Bupati Anas.