Tuntaskan masalah di Banyuwangi, Bupati Anas gelar forum 3 Pilar

Merdeka.com, Banyuwangi - Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terus berbenah. Hari ini, Selasa (29/3), Bupati setempat Abdullah Azwar Anas menggelar pertemuan 3 Pilar di Taman Blambangan.

Menurut Anas, forum 3 Pilar sangat penting, untuk mengkonsep Bumi Blambangan di mas depan, serta menyatukan visi-misi, khususnya menghadapi MEA 2016 ini.

Forum 3 Pilar ini, dihadiri seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan seluruh jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpinda) terdiri dari Kapolres, Dandim 0825, Danlanal, Kajari serta Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi.

"Forum 3 pilar ini sangat penting, untuk membahas masalah-masalah di Banyuwangi," kata Anas di hadapan para hadirin.

Beberapa persolan yang dibahas orang nomor satu di Bumi Blambangan itu antara lain, masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Harapan kita, agar masyarakat bisa lebih dipermudah mendapatkan kartu BPJS," ucapnya.

Masih kata dia, "Jika ‎ada masyarakat miskin susah mendapatkan BPJS, harus segera ditangani. Sedih rasanya kalau kita melihat orang miskin sulit berobat karena tidak memiliki BPJS. Ini harus segera kita tangani."

Bupati dua periode ini juga membahas masalah Smart Kampung. Ada dua desa yang dijadikan pilot project program ini, yaitu Desa Kampung Anyar dan ‎Taman Sari, di Kecamatan Licin. "Sekarang ada satu sampai dua desa akan menjadi percontohan Smart Kampung," katanya.

Kemudian soal narkoba. "Tahun ini, kita tak ada lagi toleransi soal narkoba. Kita sudah mendapat arahan terkait bahaya narkoba. Ini menjadi program kita semua untuk memberi penaganan serius di sektor narkoba," tegasnya.

"Yang terakhir soal tambang emas di Tumpang Pitu. Kemarin saya sudah ketemu dengan masyarakat sekitar tambang. Termasuk saya menggelar dialog secara live di seluruh stasiun radio yang ada di Banyuwangi," sambungnya.

Anas juga menceritakan, untuk melihat persoalan, selama tiga tahun dia 'puasa' bertemu dengan pihak perusahaan tambang. Hingga akhirnya, setelah konsultasi dengan berbagai pihak, ditemukan solusi.

‎"Akhirnya dengan diskusia panjang, kita pilih jalan tengah, satu meneruskan tambang dengan syarat, masyarakat Banyuwangi harus mendapat keuntungan lebih, kedua limbah tidak boleh dibuang ke laut. Karena laut di Muncar akan tercemar," ujarnya.