Upah guru honorer di Banyuwangi dinaikkan hingga Rp 1 juta

Merdeka.com, Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menaikkan upah Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) mulai Oktober 2017 sebesar Rp 750 ribu hingga 1 juta.

Kenaikan upah ini akan terus berlangsung seiring naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan proyeksi pendapatan yang naik menjadi Rp 527,38 miliar di Tahun 2018.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Sulihtiyono menjelaskan, melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) di Bulan Oktober, alokasi APBD untuk guru dan tenaga honorer telah ditambah dari Rp 5,9 miliar menjadi Rp 14,8 miliar.

Penambahan upah diberikan kepada tenaga honorer pendidikan mulai dari Rp 750 ribu untuk tenaga honorer non kategori 2 (K2), dan Rp 1 juta untuk kategori K2. Sebelumnya dari kedua kategori tersebut, hanya diberi upah bantuan sebesar Rp 350 ribu.

Sulih melanjutkan, jumlah penerima subsidi upah kategori K2 di Banyuwangi saat ini mencapai 1559 orang. Sementara untuk kategori non K2 masih diverifikasi sesuai kualifikasi.

"Guru non K2 yang mendapat dia sudah harus terdaftar di sekolah sesuai standar. Mulai dari dia harus lulus S1, kemudian lama dia mengabdi. Jumlahnya sekitar 1200-an guru," ujar Sulihtiyono di sela dialog bersama para guru honorer K2 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kamis (23/11).

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan penambahan honor kepada para guru merupakan perhatian kepada pendidikan, seiring kenaikan PAD.

"Bagi saya ini merupakan uang kehormatan yang diberikan kepada para guru. Saya rasa kalau gaji ini masih belum cukup, kalau sudah mampu mungkin bisa hingga Rp 2 juta, seiring kenaikan PAD," ujar Anas.

Anas melanjutkan, untuk APBD Tahun 2018, alokasi upah GTT dan PTT mencapai Rp 25,5 miliar. Selain sektor pendidikan, perhatian juga diberikan kepada tenaga kesehatan sebesar Rp 4 miliar dan program bantuan sosial bernama "Rantang Kasih" sebesar Rp 5,5 miliar.

"Jadi kepedulian sosial untuk APBD tahun depan sangat tercermin. Karena bukan hanya untuk mengurusi jalan, tapi pendidikan juga harus optimal," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Anas juga melakukan dialog langsung kepada ratusan perwakilan GTT dan PTT kategori K2. Sebagian besar, mereka meminta agar bisa segera diangkat menjadi PNS, terutama yang sudah bekerja selama puluhan tahun.

Terkait hal tersebut, Anas juga telah berupaya agar para guru yang sudah lama mengabdi bisa segera diangkat, sebab hanya pemerintah pusat yang memiliki wewenang.

"Ada peraturan PP 48 2005, bupati dilarang mengeluarkan SK. Kami tidak mengeluarkan surat bukan tidak mau. Saya hormat dengan teman-teman yang mengabdi puluhan tahun. Saya sudah kirim surat ke Menpan-RB agar guru honorer K2 ini diangkat," katanya.

Salwa (53) tenaga honorer SMP 1 Kecamatan Licin, menyampaikan langsung bahwa dia ingin berkesempatan menjadi PNS, karena telah mengabdi selama 32 tahun.

"Apakah kami seusia ini ada kesempatan untuk jadi PNS, karena saya ingin, mengingat pengabdian saya sudah 32 tahun," ujar Salwa.