Angka kemiskinan di Banyuwangi turun

Merdeka.com, Banyuwangi - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa datang ke Banyuwangi untuk menyerahkan total bantuan Rp 205.203.414.200 kepada warga miskin di 24 kecamatan. Penyerahan bantuan ini dilakukan Khofifah di hadapan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas dan jajarannya di Pendopo Shaba Swagata, Senin (25/4). Angka kemiskinan di Banyuwangi sendiri tiap tahun turun.

Menteri Khofifah mengatakan, ‎dari total bantuan Rp 4.782.349.431.300 yang disalurkan untuk beberapa kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi menerima bantuan Rp 205.203.414.200.

‎"Jumlah bantuan ini akan diserahkan kepada keluarga miskin yang ada di 24 kecamatan yang ada di Banyuwangi," kata Khofifah usai menyerahkan bantuan.

‎Sementara Kadinsos Banyuwangi, Alam Sudrajat merinci, total bantuan dari Mensos tersebut, rinciannya; Program Keluarga Harapan (PKH) total Rp 34.057.025.000 dengan jumlah 19.841 keluarga, Bantuan Lanjut Usia total Rp 120.000.000 (50 jiwa).

Kemudian Bantuan Disabilitas total Rp 144.000.000 (40 jiwa), Bantuan Beras Sejahtera total Rp 170.780.389.200 (130.596 keluarga) dan Bantuan Hibah Dalan Negeri total Rp 102.000.000 (510 keluarga). "Sehingga total semua bantuannya adalah Rp 205.203.414.200," katanya.

Dia menjelaskan, PKH, merupakan program bantuan bersyarat yang dikhususnya untuk ibu hamil, ibu menyesui dan anak-anak sekolah. "Jadi, keluarga yang tidak ada bumil, ibu menyusui dan anak sekolah tidak mendapat bantuan PKH," ujarnya.

"Diharapkan, dengan bantuan ini, bagi bumil menggunakannya untuk memeriksa kandungannya agar janin yang di kandungnya tetap sehat, termasuk bagi yang menyusui. Sedang untuk anak-anak sekolah, bantuan ini bisa digunakan untuk menunjang pendidikannya," ucapnya.

Di tempat yang sama, Bupati Anas menjelaskan, sejak Tahun 2010 hingga saat ini, kabupaten berjuluk the Sunrise of Java berhasil menekan angka kemiskinan dari 20 persen menjadi 9 persen.

Selain itu, Anas juga memaparkan soal program pengentas kemiskinan yang ditarget Mei mendatang sudah selesai. Program tersebut adalah Program Smart Kampung yang terintegrasi dengan Program Unit Gawat Darurat (UGD) Kemiskinan.

"Di Program Smart Kampung ini, warga diberi kemudahan untuk mengurus surat-surat kemiskinan tanpa harus datang ke Kantor Kelurahan. Jadi, sebagian dana desa tidak harus dibelikan untuk membeli aspal jalan, tapi juga harus dibelanjakan kebutuhan internet sebagai pendukung Smart Kampung," kata Anas.

‎Di Banyuwangi sendiri, lanjut Anas, juga akan dibangun UPT UGD Penanganan Kemiskinan‎ yang diintegrasikan ke Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagai sekretariat UGD.

"Saat ini, yang sudah jalan adalah dengan menggunakan WA (WhatsApp). Dengan menggunakan WA, kita dengan mudah dan cepat melakukan penanganan permasalahan kemiskinan. Nah ini yang sedang kita susun adalah UPT UGD Orang Miskin yang terintegrasi," tandasnya.