Banyuwangi raih opini WTP dari BPK

Merdeka.com, Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015.

Hal tersebut membuktikan jika Banyuwangi telah empat tahun berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK, dari sebelumnya pernah mendapat opini "Disclaimer". Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Jatim yang memperoleh opini WTP penuh atau murni untuk LKPD 2015.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Banyuwangi, dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim Novian Herodwijanto kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahya Negara.

Anas mengatakan, pencapaian opini WTP murni ini memang menjadi komitmen Banyuwangi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Satu lagi yang terpenting, bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anggaran yang bagus, tapi juga harus berdampak ke masyarakat. Jadi kami sangat setuju langkah yang dilakukan BPK yang mulai mendorong bahwa keuangan daerah tak hanya harus transparan, tapi juga diwujudkan dalam program pembangunan yang punya manfaat besar bagi warga. Transparansi APBD dan kesejahteraan rakyat adalah satu paket yang tak bisa dipilah," kata Anas saat dihubungi.

Pendapatan per kapita Banyuwangi naik 80 persen dari Rp 20,8 juta per orang pada tahun 2010 menjadi Rp 37,53 juta per tahun pada 2015. Indeks ketimpangan atau gini ratio juga turun dari 0,32 menjadi 0,29. Meski demikian, problematika kemiskinan tetap lah ada.

"Ada sebagian warga yang belum masuk dalam gairah peningkatan ekonomi ini, banyak faktor penyebabnya. Mereka tidak ditinggal. Kami terus berupaya dengan program-program berkelanjutan,” jelas Anas.

Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Timur Iwan Heri Setiawan mengatakan, salah satu keunggulan Banyuwangi adalah pengendalian internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang bersifat material terus menurun.

"Termasuk pengelolaan anggaran program unggulan pariwisata seperti Banyuwangi Festival yang semakin bagus, di mana Laporan Operasional semua dilaporkan," ujar Iwan.

Iwan menambahkan, BPK mendorong agar Banyuwangi tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan anggarannya.