"Kemudian kami mendapat informasi, kalau Banyuwangi dapat penghargaan Leadersip Award, dari Mendagri," kata Rohmat.
Merdeka.com, Banyuwangi - Rombongan Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana Bappenas Republik Indonesia, berburu manajemen kepemimpinan di Kabupaten Banyuwangi, karena dinilai sukses memajukan daerahnya.
Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana Bappenas RI, Rohmad Supriyadi mengatakan, saat ini sedang membutuhkan konsep reformasi birokrasi di Bappenas, sekaligus melakukan rapat kerja dengan jajarannya di Banyuwangi.
"Kami sedang mempercepat pekerjaan soal reformasi birokrasi di Bappenas. Kemudian kami mendapat informasi, kalau Banyuwangi dapat penghargaan Leadersip Award, dari Mendagri. Jadi kami ke sini untuk belajar," ujar Rohmat di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kamis (15/3).
Dia mendapat cerita bahwa Banyuwangi mulanya hanya daerah di ujung Pulau Jawa yang tidak berkembang. Sementara saat ini, sudah menjadi kawasan pariwisata dilengkapi aksebilitas penerbangan.
"Selama sekian tahun Banyuwangi sudah maju. Di bidang utama pariwisata dan berdampak ke berbagai bidang ekonomi masyarakat. Semangat ini yang kami tangkap, dan ingin menimba ilmu soal leadersipnya," kata dia.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas membenarkan bahwa memimpin Banyuwangi hingga menjadi seperti saat ini tidak mudah. Anas, banyak mendapatkan protes dari pihak yang tidak senang dengan kepemimpinannya.
Anas mencontohkan, sejumlah inovasi yang mulanya mendapatkan banyak protes, seperti memasang 1.400 titik Wifi merata di Banyuwangi, pembatasan izin pasar modern, hingga membatasi izin pembangunan hotel kelas melati dan mengoptimalkan homstay. Namun, saat ini, kebijakan tersebut baru bisa dirasakan manfaatnya.
"Saya didemo puluhan kali. Karena jadi pemimpin kalau hanya menyenangkan, tidak akan membuat perubahan apapun. Pasar kecil harus diproteksi, kalau tidak ingin ekonominya dikuasai liberalisasi," jelasnya.
Terkait kepemimpinan, Anas mengajak semua staf dan jajaran SKPD untuk kompak membangun sistem, dengan model yang demokratis. Tidak hanya pelayanan publik, semua event Banyuwangi Festival sebagai atraksi untuk memikat wisatawan harus dikerjakan oleh PNS dan jajaran fungsionalnya.
Namun, kerja keras tersebut juga diberi penghargaan melalui tunjangan kinerja. "Jadi siapa yang kerjanya maksimal, akan masuk perhitungan tambahan tunjangan kinerja," katanya.
Saat ini, Banyuwangi menyiapkan anggaran Rp 99 miliar untuk tunjangan kinerja para pejabat struktural dan fungsional Pemkab Banyuwangi.
Dari situ, Anas juga tidak mau main-main dalam membuka rekruitmen PNS baru. "Saya tidak mau main-main dengan rekruitmen calon PNS baru. Harus bermutu, minimal IPK harus 3,5," katanya.