Di hadapan perwakilan Bank Dunia, Bupati Anas cerita tentang pembangunan desa

Merdeka.com, Banyuwangi - Banyuwangi Abdullah Azwar Anas diundang menjadi pembicara bertema “Managing Urbanization for Sustainable Cities” yang digelar Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (19/12). Anas menjadi pembicara bersama pakar pembangunan perkotaan Bank Pembangunan Asia (ADB) Joris van Etten dan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chavez.

Bupati Anas memaparkan cara Banyuwangi mendorong kemandirian ekonomi desa untuk meminimalisi arus perpindahan warga ke kota.

“Kami di Banyuwangi melakukan sejumlah langkah menjadikan desa sebagai garda depan pelayanan publik dan pemandirian ekonomi sebagaimana Nawacita Presiden Jokowi terkait membangun dari pinggiran. Memang belum sepenuhnya ideal, tapi progress-nya cukup bagus dengan berbagai indikator yang rigid,” ujar Anas.

Anas mengatakan, jika kapasitas desa meningkat, maka dengan sendirinya kesejahteraan warga juga terkerek, sehingga bisa mengurangi potensi perpindahan penduduk ke kota. Sebab, mereka mulai sejahtera meski tinggal di desa.

“Alhamdulillah berdasarkan data dengan indikator-indikator yang rigid, Indeks Desa Membangun (IDM) Banyuwangi termasuk yang terbaik di Jatim,” ujar Anas.

Pada 2016 jumlah desa dengan kategori “mandiri” meningkat jadi 40 desa dari sebelumnya hanya 10 desa; sedangkan jumlah desa “maju” meningkat dari 69 desa menjadi 134 desa.

Anas melanjutkan, untuk mendorong ekonomi desa salah satu yang dilakukan oleh Banyuwangi adalah menggarap program “Smart Kampung” yang fokus ke peningkatan pelayanan publik tingkat desa dan berbagai kegiatan ekonomi kreatif berbasis desa.

“Meski di desa, sekarang pelayanannya serba online menggunakan sistem yang telah terintegrasi dengan kecamatan dan kabupaten. Bahkan sejumlah desa sudah mulai melakukan pelayanan malam hari dan non stop tanpa hari libur," terang Anas.

Pemerintah daerah juga mendorong program pemberdayaan bagi masyarakat melalui alokasi dana desa (ADD) dari APBD sebagai pendukung dana desa dari APBN. Di Banyuwangi, jumlah ADD dari APBD meningkat dari Rp80 miliar menjadi Rp143 miliar yang difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat melalui program produktif.

“Sesuai instruksi Presiden Jokowi untuk membuat program padat karya di desa-desa, kami juga lakukan di Banyuwangi,” tutur Anas.

Selain itu, program ekonomi kreatif berbasis desa juga dijalankan dengan memberi nilai tambah produk. “Kami berkolaborasi dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mendampingi tiga desa yang diperkuat ekonomi kreatifnya,” ujar Anas.

Demikian pula masalah SDM desa yang relatif lebih rendah dibanding kota. Untuk melakukan transformasi, Pemkab Banyuwangi membuat program Banyuwangi Mengajar. Sarjana dengan kemampuan teruji dikirim ke desa-desa untuk melakukan transformasi pengetahuan.

“Jadi desa bukan hanya butuh transfer dana untuk pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan SDM-nya,” kata dia.