Pakde Karwo bicara pembangunan Jatim di kuliah umum Unair Banyuwangi

Merdeka.com, Banyuwangi - Gubernur Jawa Timur Soekarwo, atau yang akrab disapa Pakde Karwo pagi ini berkunjung ke Banyuwangi, Kamis (15/12). Dalam kunjungan kerja (kunker)-nya, Pakde Karwo dijadwalkan mendampingi kunjungan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) di Banyuwangi siang nanti.

Namun sebelum kunker berlangsung, Karwo didapuk menjadi pembicara dalam kuliah umum bersama mahasiswa Unair di Banyuwangi. Dalam kuliah umum yang digelar di SMKN 1 Banyuwangi ini, Karwo menyampaikan tentang Arah Pembangunan Jawa Timur Dengan Penguatan Daya Saing Dalam Perekonomian Global.

Kuliah umum ini diikuti ratusan mahasiswa Unair angkatan I-III. Mereka dari prodi Akutansi, Kesehatan Masyarakat, Perikanan Kelautan dan Kedokteran Hewan.

Dalam kesempatan itu, Karwo menekankan perlunya konsistensi bangsa ini untuk membangun keadilan sosial. Hal ini bisa dibangun bila pemerintah mengembangkan ekonomi inklusi. Yakni keterbukaan akses keuangan bagi seluruh masyarakat.

"Hal ini sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. UU itu memasukkan konsep bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah harus melakukan pemberdayaan masyarakat dan partisipatoris. Masyarakat harus diajak bicara," ujar Karwo.

Menurut Karwo, hal ini dapat dilakukan pengajar dan mahasiswa Unair dengan cara pagi dan siang hari pembelajaran, sore harinya memberdayakan masyarakat.

"Masyarakat harus diajak bicara, seperti yang telah dilakukan Bupati Banyuwangi. Mahasiswa kalau turun ke masyarakat jangan hanya jadi tamu, tapi berbicara dan diskusilah dengan tokoh desa untuk membantu memecahkan masalah mereka. Istilah Banyuwangi, Ngopi Bareng," kata Karwo.

Dalam kuliah umum ini, Karwo sempat menyinggung peran pemerintah dalam pengambilan kebijakan konstruksi perekonomian berbasis UMKM.

Karwo menjelaskan bahwa kredit perbankan ke UMKM masih sekitar 18-22 persen. Sekitar 70-80 persen UMKM ini hidup sendiri dan hampir tidak tersentuh dengan jasa keuangan. Padahal, UMKM ini merupakan sektor yang sudah terbukti handal dan bertahan selama krisis.

"Kalau dibiarkan seperti ini, ekonomi kita sakit (atrofi/menyusut). Maka pemkab perlu turun, caranya dengan mengurus UMKM. Dan ini, telah banyak dilakukan pemprov dan bupati se-Jawa Timur," kata Karwo.

Selain penguatan UMKM, menurut Karwo untuk meningkatkan ekonomi inklusi adalah manajemen spending government yang tepat. "Saya kira Banyuwangi sangat strategis dalam menentukan pos-pos belanja APBD-nya," kata Karwo.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan keterbukaan akses keuangan bagi masyarakat atau dikenal dengan inklusi keuangan (finance inklusion) sangatlah penting. "Perbankan harus bisa menjamin akses keuangan bagi rakyat. Finance inklusion ini harus bisa dinikmati oleh semua kalangan," kata Anas.

Para pelaku usaha kecil dan menengah, menurut Anas, akan semakin mudah mengakses permodalan kepada perbankan jika akses keuangan tersebut disederhanakan. "Jangan sampai para pengusaha besar, bahkan pengusaha asing, dapat dengan mudah mengakses keuangan diperbankan, tetapi justru rakyat kecil kesulitan untuk mengajukan peminjaman modal," ujarnya.