Pemkab Banyuwangi siap bekerja lebih kreatif sesuai instruksi presiden

Merdeka.com, Banyuwangi - Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Selasa (16/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua elemen bangsa ikut terlibat menyelesaikan persoalan bangsa.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya semua elemen bangsa keluar dari zona nyaman guna memenangkan persaingan, serta menyelesaikan sejumlah permasalahan bangsa, seperti; kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial.

Bagi Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, arahan presiden ini sangat relevan untuk mempercepat pembangunan daerah. Sehingga pemerintah daerah berjuluk the Sunrise of Java ini siap melaksanakan arahan presiden tersebut.

"Arahan Presiden Jokowi sangat relevan, dan memang kita perlu terus mendorong terobosan baru guna mempercepat pembangunan daerah," kata Bupati Abdullah Azwar Anas usai mendengar pidato presiden melalui televisi di ruang rapat paripurna DPRD Banyuwangi.

Pidato presiden tadi, lanjut Anas, memberi semangat bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih kreatif. "Dan kami yang ada di daerah, pidato presiden ini memberi semangat kepada kami untuk bekerja lebih kreatif serta cepat demi tercapainya pembangunan," ucapnya.

Memang, kata Anas, saat ini birokrasi tidak bisa bekerja seperti di era-era terdahulu. Birokrasi harus lebih luwes, sigap, dan responsif dalam menjawab dinamika yang ada di masyarakat. "Birokrat harus juga siap 24 jam. Misalnya, ya harus legowo kalau tengah malam dicaci-maki di media sosial, karena pelayanan rumah sakit yang tidak baik," ujar Anas.

Keluar dari zona nyaman, sambung Anas, harus berani membuat program terobosan. Program tidak dibikin rutin sama seperti tahun-tahun lalu, melainkan harus menyesuaikan dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat.

"Konsekuensi dari keluar zona nyaman adalah bekerja lebih giat lagi. Artinya tidak boleh malas dan harus kreatif. Yang disampaikan presiden tadi menyemangati birokrasi agar tidak takut keluar dari zona nyaman. Asal segaris dengan peraturan, birokrasi tak perlu takut keluar dari zona nyaman dengan menciptakan program terobosan," paparnya.

Anas juga menggarisbawahi pentingnya penganggaran berbasis program prioritas seperti disampaikan Presiden Jokowi. Jadi, kata Anas, anggaran tidak dibagi rata ke seluruh satuan atau unit kerja. "Itu mengharuskan pemerintah daerah untuk fokus," ujarnya.

Anas menambahkan, di Banyuwangi telah dan akan terus berupaya menjalankan instruksi pemerintah pusat tersebut. Kreativitas program didorong dengan tetap patuh pada peraturan. Semua program difokuskan pada peningkatan pendapatan warga dan memperkecil disparitas atau kesenjangan antarwarga.

"Misalnya keberadaan Program UGD (Unit Gawat Darurat) Kemiskinan, pelbagai program fasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Beasiswa Banyuwangi Cerdas, pengiriman sarjana-sarjana terbaik untuk menjadi pengajar di pelosok desa, dan pembangunan infrastruktur jalan dan penunjang pertanian."

"Perlahan tapi pasti, ini terus kemi perbaiki. Misalnya soal kesenjangan sosial seperti ditekankan presiden dalam pidato tersebut. Ini pekerjaan rumah sangat berat, karena banyak faktor saling berimpitan, baik itu soal ekonomi, pendidikan, maupun kultur. Indeks ketimpangan kami atau Gini Ratio sudah turun menjadi 0,29 pada 2015 dari tahun sebelumnya 0,32. Tahun ini kami targetkan jadi 0,28. Semakin mendekati 0 semakin baik," papar Anas.

Demikian pula pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat. Berdasarkan data BPS, pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi naik dari Rp 20,8 juta di Tahun 2010, menjadi Rp 37,53 juta pada 2015.

"Menjadi tugas berat kami ke depan, untuk bersama-sama memperbaiki kekurangan yang ada, terutama soal kesenjangan sosial. Saya melihat ini masih jadi problem terberat Banyuwangi, sehingga perlu banyak pihak untuk menyelesaikannya, untuk membagi habis semua tugas," kata Anas.