Awal Agustus APBD Banyuwangi terserap 50 persen dari Rp 2,8 Triliun

Merdeka.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, terus mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk memaksimalkan peran APBD dalam menggerakkan perekonomian. Hingga awal Agustus 2016 ini, penyerapan APBD mencapai 50,03 persen.

Bupati Abdullah Azwar Anas, mengatakan dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan saat ini, penyerapan APBD cukup penting untuk menggerakkan perekonomian daerah. Gelontoran dana APBD melalui beragam pekerjaan dan belanja daerah bisa menjadi stimulan ekonomi warga.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi, belanja daerah harus dipacu. Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi saat ini memang ada pada belanja pemerintah, mengingat situasi ekonomi belum sepenuhnya pulih. Sehingga swasta masih cenderung wait and see. Oleh karena itu pemerintah daerah harus optimal dalam penyerapan anggaran," ujar Anas, Selasa (16/8).

Dia mengatakan, serapan APBD Banyuwangi saat ini (bulan Agustus) sudah mencapai 50,03 persen dari total dana Rp 2,8 triliun. Kinerja penyerapan anggaran ini lebih baik dibanding tahun lalu, yang pada periode sama, penyerapan baru mencapai 43 persen.

Hal ini menunjukkan satuan kerja di Pemkab Banyuwangi berusaha keras memacu kinerja agar tidak molor melakukan semua kegiatan yang telah ada di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing.

"Sejak awal 2016, bahkan akhir 2015 lalu, memang saya bilang, serapan harus dipacu karena kondisi ekonomi sedang penuh tantangan. Kalau APBD tak dipacu, ini akan susah. Selain itu, kami laksanakan pelbagai strategi untuk menggerakkan ekonomi warga, di antaranya melalui pariwisata," ujarnya.

Dengan APBD terserap optimal, pelbagai pekerjaan di masyarakat bisa berjalan. Seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan sebagainya. "Ada penyerapan tenaga kerja, ada duit yang berputar. Begitu juga program lain seperti pemberian beasiswa, bantuan alat ke UMKM, atau fasilitas sanggar-sanggar seni, berarti ada uang yang dibelanjakan untuk berputar di warga. Ini sederhana, tapi konkret," kata Anas.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Djajat Sudrajat menambahkan, pemkab terus mendorong satuan kerja di Pemkab Banyuwangi untuk memacu kinerja programnya, yang otomatis berpengaruh ke peningkatan serapan APBD.

"September ini pasti juga ada peningkatan signifikan untuk serapan anggaran karena beberapa pekerjaan besar sekarang sedang dalam proses lelang," kata Djajat.

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, BPKAD telah menerapkan sistem cash budget. Pada sistem ini, anggaran harus dicairkan sesuai dengan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA). Jika sampai lewat bulan, sistem akan otomatis mengunci anggaran, sehingga tidak bisa dicairkan.

"Dengan sistem ini, mau tidak mau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus produktif. Ini mengajarkan satuan kerja agar membuat perencanaan dan eksekusi pekerjaan yang baik, tidak asal-asalan," paparnya.

BPKAD juga menggelar klinik akuntansi sebagai tempat berkonsultasi semua bendahara dan pengelola keuangan SKPD agar kinerja mereka semakin optimal dengan tetap tidak menyimpang dari peraturan.

"Dari sisi pendapatan daerah, per awal Agustus realisasinya mencapai 66,51 persen. Penerimaan daerah masih sesuai target dan kami yakin bisa tercapai hingga akhir tahun," ujarnya.