Polemik SMA/SMK, PDIP tak sabar menanti kemenangan Gus Ipul-Anas

Merdeka.com, Banyuwangi - Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya mengaku tak sabar menanti duet kepemimpinan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Abdullah Azwar Anas untuk menggantikan Soekarwo. Di Pilgub Jawa Timur 2018 nanti, pasangan Gus Ipul-Anas diusung PDIP dan PKB.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini berharap, duet kepemimpinan Gus Ipul-Anas nanti jika menang Pilgub akan mampu menyelesaikan polemik pengelolaan SMA/SMK, yang saat ini beralih dari pemerintah kota/kabupaten ke provinsi.

“Saat ini kan Gus Ipul tidak punya wewenang kebijakan soal itu (pengelolaan SMA/SMK), karena posisinya mash wakil gubernur,” kata anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Agustin Poliana, Kamis (16/11).

Tapi, lanjutnya, jika Gus Ipul nanti sudah menjabat gubernur, maka upaya pelimpahan wewenang untuk Kota Surabaya itu bisa dilaksanakan. “Untuk itu partai kami (PDIP) bertekat untuk memenangkan pasangan Gus Ipul-Anas,” tegasnya.

Politikus perempuan yang juga ketua Komisi D DPRD Surabaya ini tetap berharap, Soekarwo yang masih menjabat sebagai gubernur saat ini, peka terhadap persoalan sosial terkait pengelolaan SMA/SMK di kabupaten/kota.

“Sebagai wakil rakyat, saya tetap berharap agar Pakde Karwo (Soekarwo) yang saat ini menjabat sebagai gubernur Jatim bisa peka dan luluh hatinya.”

Namun jika tidak berubah, kata Agustin, pihaknya berharap kepada Gus Ipul-Anas agar segera memenangkan Pilgub Jawa Timur 2018. “Kami (PDIP) sudah sepakat untuk memenangkan Gus Ipul menjadi gubernur Jatim, agar niat kami merealisasikan bansos (bantuan sosial) untuk siswa-siswi SMA/SMK tidak mampu di Surabaya, bisa terlaksana,” tandasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah, kewenanagan atas SMA/SMK yang semula dikelola pemerintah kabupaten/kota dialihkan menjadi tanggung jawab provinsi.

Di sini kemudian menjadi masalah. Karena Pemprov Jawa Timur hanya mampu mengganggarkan dana untuk prendidikan sekitar 1,7 persen dari seluruh total anggaran APBD. Angka ini jauh dari angka minimal 20 persen sesuai amanat UUD 1945.

“Persoalan bansos itu sebenarnya tidak sulit, jika gubernur mempunyai good will, maka akan berjalan. Karena cukup dengan menggunakan salah satu klausal di undang-undang terkait pelimpahan wewenang dengan cara mengeluarkan Pergub. Sehingga daerah, termasuk Surabaya bisa menggunakan APBD-nya untuk membantu siswa tidak mampu,” papar Agustin.

Agustin juga menyarankan Gubernur Soekarwo agar berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah terkait bansos untuk SMA/SMK, jika dana APBD Jawa Timur memang tidak mencukupi. “Kumpulkan semua kepala daerah, sampaikan jika APBD pendidikan Pemprov Jatim tidak cukup untuki program bantuan siswa tidak mampu di tingkat SMA/SMK,” tegasnya.

“Tentu masing-masing akan mempunyai pendapat yang berbeda berdasarkan kemampuan APBD nya, kemudian baru dicarikan solusinya berdasarkan masukan mereka juga, termasuk Surabaya,” sambungnya.

Agustin juga mengaku sangat mengapresiasi sikap Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang menolak memberikan bantuan, karena berimplikasi pada masalah hukum. “Bu Wali memang tidak bisa berbuat apa-apa jika program bantuan itu tidak ada cantolan aturan yang mendasarinya, maka wajar jika menolak karena beresiko hukum. Tetapi resiko itu akan hilang jika Gubernur turun tangan,” ucapnya.