166 Ekor sapi ilegal dari Bali dipulangkan paksa di Pelabuhan Ketapang

Merdeka.com, Banyuwangi - Gara-gara tak berdokumen resmi, 166 sapi dari Bali dipulangkan paksa oleh Polsek Kawasan Pelabuhan (KP) Tanjungwangi dan Balai Karantina Hewan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sapi-sapi ilegal itu dibawa dengan enam truk masuk ke Pelabuhan Ketapang untuk dikirim ke Pulau Jawa, Rabu kemarin (24/8).

Karena jelang Hari Raya Idul Adha 2016 ini banyak pengiriman hewan tanpa surat resmi, balai karantina dan polisi aktif menggelar razia di sekitar pelabuhan. "Kita gelar razia bersama polisi. Yang ketahuan tidak ada dokumen, kita pulangkan," kata Kepala Kantor Karantina Pertanian Ketapang, Imam Agung.

Kata dia, razia yang digelar bersama polisi itu dimulai pada Rabu dini hari hingga sore. "Dalam razia ini kita mendapati ada puluhan truk dari Bali hendak mengirim sapi. Enam truk diantaranya tak bisa menunjukkan dokumen resmi terkait pengiriman ternak," kata Imam.

Karena tak memiliki dokumen lengkap seperti izin pengiriman dari pemerintah, dari balai karantina asal hingga surat jalan. "Setiap pengiriman ternak dari luar pulau wajib memiliki dokumen. Tapi karena bodong, maka ternak sapi dari Bali tersebut dianggap liar dan membahayakan," ujarnya.

Untuk itu, Balai Karantina Hewan Ketapang meminta pemilik ternak di Bali mengurus lagi seluruh dokumen sebelum diseberangkan ke Pulau Jawa. "Sebenarnya ternaknya sehat, siap potong dan sesuai standar. Tapi, karena tak dilengkapi dokumen, terpaksa kita pulangkan ke daerah asalnya."

Sementara Kapolsek KP Tanjungwangi, AKP Surdarmaji menambahkan, polisi memang menerima banyak laporan adanya pengiriman hewan ternak dari Bali yang diindikasi 'bodong'. Modusnya, dokumen kadaluarsa dipakai lagi ketika ternak berhasil menyeberang ke Pulau Jawa.

"Terlebih jelang Hari Raya Kurban seperti sekarang ini. Banyak pengiriman hewan ternak tanpa dilengkapi dokumen. Begitu mendapat laporan, kita langsung gelar razia di Pelabuhan LCM Ketapang mulai malam hingga siang hari. Setiap dokumen kita paraf. Ini untuk mengantisipasi dokumen pengiriman yang dipakai lagi," ujar Sudarmaji.